EKSPOSKALTIM, Mahulu - Keberadaan kontraktor di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menuai sorotan dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), lantaran dinilai tidak bertanggung jawab penuh atas pekerjaannya.

Adalah Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Mahulu, Melkior Paron Tingan, yang menilai para kontraktor tidak berkompeten dalam menjalankan tugasnya, sehingga berdampak pada proses pembangunan yang tidak maksimal.

"Saya mulai melirik para kontraktor ini saat sidak di suatu proyek pembangunan gedung di Long Pahangai pada waktu lalu. Anggaran yang dikucurkan sangat tidak sesuai dengan hasil pekerjaan mereka, yang mana gedung sudah mulai rusak saat ini, fasilitas interior juga rusak. Sehingga saya berniat untuk serius menangani ini," ujarnya kepada eksposkaltim, Kamis (24/11/2016) pagi.

Dikeluhkannya, selama ini telah ada pembiaran terhadap para kontraktor yang berbuat hal serupa. Meskipun tidak keseluruhan, tetapi menurutnya telah banyak contoh pekerjaan yang berantakan akibat perbuatan kontraktor yang tidak bertanggung jawab.

"Sudah banyak contohnya. Tidak usah jauh-jauh. Paket pekerjaan kita yang berada persis di depan kantor DPRD saja tidak memiliki kejelasan sampai sekarang, sedangkan dana sudah tersalurkan, tapi tidak ada pekerjaan. Hal seperti ini yang harus kita perbaiki bersama," tandasnya.

Ia menilai harusnya pemerintah lebih terbuka dan selektif dalam memberikan kesempatan terhadap para kontraktor. Jangan karena hanya kedekatan emosional, sehingga paket pekerjaan diberikan tanpa ada pertimbangan legalitas.

"Selama ini yang berjalan adalah kontraktor usulan dengan syarat harus berasal dari putra daerah. Tapi yang ada hasil pekerjaan mereka kacau berantakan. Kenapa kita harus alergi kepada kontraktor luar yang memiliki legalitas terjamin, juga pekerjaan yang komparatif.  Kita bisa membuka persaingan secara bebas dan terbuka, dan merekrut berdasarkan klasifikasi dari kualitas mereka," tutupnya. (Adv)