EKSPOSKALTIM, Bontang - Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Bontang sesalkan penyataan salah satu anggota Forum Komunikasi Pengusaha Lokal Bontang (FKPLB) yang mencap Pemkot terus berbuat ulah, karena belum membayar tunggakan sebesar 195 milliar kepada mereka.

Pernyataan tersebut dilontarkan salah satu anggota FKPLB saat jumpa pers beberapa waktu lalu. Bahkan dalam jumpa tersebut, anggota FKPLB mengancam akan menggelar aksi protes secara tebuka dan menduduki kantor DPPKA, jika pemerintah tidak membayar hak mereka hingga minggu kedua pada januari 2017 mendatang.

Menurut Nursalam, seharusnya pihak kontraktor dan konsultan bisa mengerti kondisi keuangan Kota Bontang, apalagi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang di harapkan Pemkot Bontang sebagai satu- satunya alternatif tak kunjung cair.

"Jangankan kontraktor, uang reses kami aja belum dibayar," kata Nursalam, Jumat (6/1).

Kendati adapula alternatif lain yang bisa ditempuh pemerintah berupa pergeseran dengan mendahului perubahan, namun kata dia itupun harus melalui proses panjang.

"Memang ada opsi lain, yaitu dengan melakukan pergeseran pada perubahan, itu kalau ada uang, tapi sekarang kan tidak ada uang," tegasnya.

Disinggung soal adanya keinginan dari pihak kontraktor yang ingin melayangkan surat protes ke DPRD, Nursalam berjanji akan tetap mengakomodir asal sesuai proedur.

"Kalau memang mau mengadukan hal ini kepada kami, ya silahkan, kami akan mengakomodir selama surat itu legal, artinya harus ada izin dari Polres terlebih dahulu," tutupnya.(*)