EKSPOSKALTIM, Bontang – Turunnya okupansi hotel di Kota Taman berimbas turunnya pemasukan pajak daerah. Hal ini diduga imbas lesunya sektor migas dan pertambangan di Kaltim yang terjadi beberapa tahun terakhir.

Kasubbid Penetapan dan Penagihan Bidang Pendapatan BPKD Said Zainal Abidin mengatakan, pajak hotel dan penginapan sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup membantu kas daerah meski pendapatan sektor tersebut tak menentu.

“Sekarang ini pajak dari hotel sendiri semakin hari semakin berkurang karena sepi,” kata Said saat ditemui di kantornya, Jalan MT Haryono, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kamis (23/2).

Dari data yang dihimpun media ini, pemasukan pajak hotel 2015 sebanyak Rp 889 juta lebih, sementara pada 2016 terjadi penurunan, yakni hanya Rp 530 juta lebih.

“Hingga tanggal 22 Februari tahun 2017 ini, pajak hotel sekitar Rp 182 juta,” ucapnya.

Said menambahkan, penarikan pajak terhadap hotel tersebut berdasarkan peraturan daerah (Perda) Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2010 tentang pajak daerah.

“Pajak yang kita tarik dari hotel sebesar sepuluh persen setiap kali ada yang menginap,” tutupnya.

Berikut, 24 hotel/penginapan wajib pajak di Kota Bontang, yaitu Hotel Rahayu, Hotel Marwah, Kos-kosan Damai Rahayu, Guest House  Okra Lifr, Hotel Gembira, Hotel Raodah.

Lalu, Hotel Cahaya Bone, Hotel Andika, Hotel Sanrego, Hotel Sudirman Jaya, Hotel Borneo, Hotel Marina, Hotel Tiara Surya, Hotel Garuda, Hotel Abadi, Hotel Raodah 2.

Serta Hotel Akbar, Hotel Sederhana, Surya Raya Hotel, Penginapan Cozy, Hotel Bintang Sintuk, PT Badak NGL (Apartemen), Musyafir Siantoba, dan Hotel Equator.