25 Oktober 2025
  • PORTAL BERITA ONLINE
  • NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE
  • BERANI BEDA..!!
  • MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

Komisi II Pertanyakan Kebijakan Penyesuaian Tarif Dasar Listrik


Komisi II Pertanyakan Kebijakan Penyesuaian Tarif Dasar Listrik
Wakil Ketua Komisi II DPRD Bontang Arif. (Ekspos Kaltim/Ismail)

EKSPOSKALTIM, Bontang - Pelaksana tugas (Plt) Perusahaan Listrik negara (PLN) Cabang Bontang Alimuddin mengatakan jika penyesuaian tarif dasar listrik (TDL) sejak April lalu merupakan ketentuan yang sudah diturunkan oleh pemerintah pusat.

“Sebenarnya ini bukan kenaikan tarif melainkan penyesuaian tarif," imbuh Alimuddin. Ia menjelaskan, ada beberapa penyesuaian tarif, diantaranya tarif rumah tangga 1.300 ke atas hingga 2.200 VA. Sedangkan untuk penyesuaian tarif bisnis pun terbagi menjadi dua.

Pada daya 5.500 VA ke bawah masih kategori bisnis biasa dan tidak mendapatkan penyesuaian tarif. Sedangkan yang terkena penyesuaian tarif pada daya 6.500 keatas.

"Penyebabnya ada beberapa faktor, salah satunya nilai tukar rupiah ke Amerika Serikat serta harga jual minyak," terangnya.

Dalam rapat bersama pihak manajemen PT PLN Pesero Cabang Bontang di kantor DPRD Bontang, Senin (5/6) siang, Wakil Ketua Komisi II Arif mengatakan, pihaknya sengaja meminta kejelasan terkait status masyarakat yang memiliki daya 900 VA. Sebab, sebagian masyarakat miskin kini tak lagi mendapat subsidi.

"Karena ada di daerah rumah saya, ada keterangan miskin terpampang jelas di depan pintu. Tapi hak subsidi yang selama ini dimiliki langsung dicabut," katanya. Senin (5/6) siang.

Alimuddin pun mengatakan, semua yang menentukan dapat atau tidaknya subsidi merupakan keputusan dari Kementerian ESDM.  Manager Rayon PLN Bontang Cleodora Barentina menambahkan, jumlah pelanggan Bontang saat ini sebanyak 21.892 pelanggan. 

Sebanyak 18.558 pelanggan yang sudah dicabut subsidi daya 900 VA untuk rumah tangga. Sementara untuk yang masuk subsidi 900 VA sebanyak 3.334 pelanggan. "Pelanggan yang ingin mendapatkan subsidi, dapat membuat pengaduan ke kelurahan kemudian diserahkan ke kecamatan lalu diinput ke posko pusat ke tim kementerian pusat. Maka tim akan meninjau kembali ke masyarakat untuk mendapatkan subsidi," tukasnya.

Selain terkait TDL, dalam rapat tadi turut dibahas pembelian voucher listrik yang dinilai tidak sesuai dengan harga. Pihak DPRD Bontang mengatakan sering mendapat aduan terkait pembayaran listrik 900 VA yang mana setiap pembelian voucher listrik banyak mendapat potongan. (Adv)

Reporter : Ismail    Editor : Fariz Fadhillah

Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%0%0%


Comments

comments


Komentar: 0