EKSPOSKALTIM.COM, Bontang- Anggota Komisi II DPRD Bontang Abdul Kadir Tappa menanggapi wacana Pemerintah Kota Bontang melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) untuk menaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Dia mengatakan, rencana BPKD menaikan NJOP dan PPB tersebut sekiranya dapat di pertimbangan kembali. Karena menurutnya hal ini akan sangat menyulitkan perekonomian masyarakat golongan menegah kebawah.

"Coba dikaji ulang, karena masalah ini akan menjadi beban masyarakat," kata Kadir Tappa dalam rapat Komisi II dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) rencana kebijakan umum anggaran (KUA) dan plafon penggunaan anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2018.

Lanjut Ia, meski menjadi salah satu opsi untuk mengoptimalkan sumber-sumber yang selama ini belum tergali dalam peningkatan PAD, namun Ia menyarankan agar wacana ini menjadi opsi terakhir.

"Tidak dilarang, tapi kalau bisa ini dijadikan alternatif terakhir," Sarannya.

Sementara, Kepala Bidang Pendapatan BPKD Yessy yang hadir dalam rapat tersebut menjelaskan, persoalan kenaikan NJOP PBB itu hanya sebatas wacana. Dan pihaknya juga memastikan akan melakukan kajian terlebih dahulu sebelum hal itu mereka lakukan.

"Kami baru berencana melakukan kajian. Itupun, setelah melakukan kajian tidak langsung kita terapkan, tentunya kita pelajari dulu," ucap Yessy kepada wartawan usai mengikuti rapat.

Yessy menambahkan, adanya wacana tersebut dikarenakan pendapatan dari PBB di Kota Bontang cukup rendah. Sehingga ke depan perlu adanya kenaikan NJOP, meski saat ini masih sekedar wacana. (ADV)