EKSPOSKALTIM, Samarinda - Komisi III DPRD Kaltim angkat bicara soal maraknya kecelakaan lalu lintas di jalan poros Balikpapan, Samarinda, dan Bontang.

Belum hilang dari ingatan, kecelakaan tragis terjadi di Jalan Soekarno Hatta Km 4, Karang Joang, Balikpapan Utara, Senin (25/9) malam.

Dua nyawa, nenek dan cucunya melayang dalam kecelakaan yang melibatkan truk trailer muatan alat berat dengan kendaraan roda dua.

Anggota Komisi III Sapto Setyo menilai faktor utama penyebab  kecelakaan adalah kelalaian pengendara. 

"Masyarakat harus lebih waspada, apalagi saat melintas di jalan poros. Memang ada titik tertentu rawan kecelakaan. Faktor paling utama adalah kehati-hatian pengendara dulu," katanya, di kantor DPRD Kaltim, Samarinda, Kamis (28/9).

Jika diperhatikan, kata dia, kondisi jalan-jalan poros lintas Kabupaten/Kota di Kaltim tergolong tak  memenuhi standar keselematan.

Klasifikasi jalan poros Kaltim rata-rata masuk dalam tipe kelas III B. Artinya jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, panjang tak melebihi 12.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton.

"Memang dari ukuran lebar jalan dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang melintas belum sesuai,  ini juga bisa jadi salah satu faktor dari sekian banyak faktor penyebab kecelakaan," tandasnya.

Meskipun kondisi jalan poros di Kaltim masih kurang layak, tetapi, kata dia, tak menjadi alasan utama penyebab kerap terjadinya lakalantas.

"Memang jalan poros kita banyak yang rusak, tapi itu alasan utama kan bisa kita ketahui bersama hanya ada di beberapa titik yang rawan kecelakaan. Kalau yang lain cukup bagus, karena kita juga sering melintas," paparnya.

"Seperti di jalan poros Samarinda menuju Bontang, titik rawan kecelakan ada di Gunung menangis saya rasa kita warga kaltim tahu. Jadi lebih tingkatkan kewaspadaan," terangnya.

Terkait tanggung jawab atas perawatan kondisi jalan poros di Kaltim, ia menjelaskan hal tersebut adalah tanggung jawab negara. Pun demikian anggaran yang digelontorkan untuk perbaikan berasal dari APBN.

"Jalan poros adalah jalan negara, seperti poros Samarinda menuju Balikpapan itu adalah tanggung jawab negara. Dalam hal ini instansi perwakilan yang ada di daerah seperti balai kota," ujarnya.

Meski tanggung jawab negara, Kaltim tentu tidak lepas tangan akan hal itu. Ia tetap akan terus memantau dan berupaya untuk meningkatkan fasilitas jalan poros, sehingga angka kecelakan dapat ditekan. 

"Kita akan tetap bersinergi bersama pemerintah pusat, bahkan instansi lain yang terkait. Karena ini adalah persoalan bersama," tutupnya. (adv)