EKSPOSKALTIM, Samarinda - DPRD Kaltim mengambil alih penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata daerah (Rippda) Kaltim dari Pemprov Kaltim.

Hal ini dilakukan, untuk mempercepat penyusunan masterplan induk industri kepariwisataan tersebut.

Komitmen itu disampaikan saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kaltim bersama Dinas Pariwisata Kaltim, Selasa (3/10) di Gedung DPRD Kaltim. 

Ketua Komisi IV, Rusman Yaqub mengatakan, Kaltim selama ini belum mempunyai rencana induk pariwisata daerah.

Akibatnya industri pariwisata Bumi Etam seakan jalan di tempat. Dengan adanya RIPPDA, maka pengembangan pariwisata akan terukur.

"Ini start awal penyusunan Rippda . Konsepnya sudah kami terima dari Dinas Pariwisata. Tapi, masih banyak kekurangannya yang butuh perbaikan," katanya.

Beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki, menurutnya berkaitan dengan substansi, pelaku dan pengembangan pariwisata bumi etam.

"Kami akan pertajam konsepnya nanti. Kita sekarang buat komitmen bersama dulu. Agar konsep ini bisa maksimal ke depan," harapnya.

Selain itu, masih akan didiskusikan lagi terkait konsep RIPPDA tersebut. Yaitu, argumentasi Rippda masa 15 tahun atau 25 tahun.

"Dinas pariwisata maunya 15 tahun. Sedangkan kami maunya 25 tahun. Alasannya karena perkembangan zaman yang begitu cepat. Tapi masuk akal saja," ucap politikus PPP ini.

Dalam menyusun RIPPDA itu pihaknya pun akan menggandeng konsultan yang ahli di bidangnya. Termasuk, menginventarisir objek wisata dan destinasi yang ada di kabupaten kota se-Kaltim.

Sebab, menurutnya, selama ini pengelolaan industri wisata masih bersifat parsial. Termasuk mengembangkan, ekonomi kreatif.

"Maka kita coba mengembangkan lagi. Bangun konektivitas dan terintegrasi. Karena pariwisata itu tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Pariwisata," paparnya.

Hal yang dijabarkan itu, akan tersusun dalam Rippda yang nantinya akan menjadi panduan pengembangan wisata di Kaltim. Ia pun memastikan akan selesai pada triwulan pertama 2018.

"Jadi ini jadi panduan multistakeholder misal transportasi wisatanya itu Dinas Perhubungan. Ekonomi kreatif ranah Dinas perdagangan. Dinas PU, mengerjakan infrastrukturnya," tambahnya.

Selama ini, Dinas Pariwisata sebagai penanggung jawab menyusun RIPPDA mengalami hambatan, sehingga berjalan lambat. Untuk itu, DPRD Kaltim inisiatif mengambil alih, menyusun secara bersama-sama.

"Alasannya kami (DPRD) lebih punya ruang gerak. Selama ini enggak ada RIPPDA, pariwisata di Kaltim sifatnya masih ibarat di otak ada, aksi nyata yang belum.

Kita harap dengan adanya konsep, industri pariwisata kita maju dan menjadi sumber pendapatan utama yang selama ini berpangku dari sektor pertambangan," pungkasnya. (adv)