EKSPOSKALTIM, Samarinda - Upaya menggenjot industri pariwisata sudah dilakukan, salah satunya dengan membuat rencana induk pengembangan pariwisata daerah (Rippda).

Namun rasanya sulit jika mengandalkan kas daerah yang saat ini kembang kempis karena defisit. Peran swasta dalam realisasi pengembangan wisata Kaltim sangat diperlukan.

Disampaikan anggota Komisi IV DPRD Kaltim Siti Qomariah, jika mengandalkan APBD sepenuhnya tentu realiasi rencana pengembangan swasta itu bakalan tak berjalan mulus. 

Ia memprediksi akan begitu banyak perencanaan program wisata yang sulit direalisasikan.

"Kita harus memaksimalkan dana CSR untuk mereformasi destinasi wisata kita agar lebih menarik," kata politikus PAN tersebut. 

Dengan memaksimalkan CSR, sambung dia, rencana pengembangan wisata akan lebih mudah untuk direalisasikan. Dia mencontohkan dengan kondisi pengembangan wisata di Banjarmasin, Kalsel.

"Belum lama ini saya ke Banjarmasin. Di sana itu anggarannya kecil dibanding dengan kita. Pusat-pusat kerakyatannya itu sederhana, tapi bisa dinikmati oleh masyarakat. Ternyata bantuan dari swasta melalui CSR," jelasnya.

Menurut Siti, apa yang dilakukan Banjarmasin bisa dilakukan Samarinda, Balikpapan dan Tenggarong. Perlu dilakukan pemetaan mana-mana saja objek wisata yang potensial. 

Untuk Samarinda misalnya. Kota Tepian dirasa cocok untuk mengadopsi konsep wisata di Tiongkok. Di sana, kata dia, kapal muatan batubara justru menjadi tontonan wisata dengan transpotasi kapal wisatanya.

"Kalau di kita itu biasa saja. Karena tidak ada yang ide kreatif kita. Butuh dermaga buat kapal-kapal wisata cuma menyeberang melintasi sungai mahakam," katanya.

Untuk itu dia meminta, Dinas Pariwisata Kaltim bisa mengoptimalkan potensi CSR dalam pengembangan wisata, jangka pendek. Untuk jangka panjangnya, mengerjakan apa yang telah terkonsep dalam Rippda. (adv)