EKSPOSKALTIM - Tahun Politik, Gubernur dan Kapolda Kaltim Wajib Netral

Tahun Politik, Gubernur dan Kapolda Kaltim Wajib Netral

Selasa, 02 Januari 2018 Jam: 16:16:26 WITA

Ketua Angkatan Muda partai Golkar (AMPG) Kaltim, M Husni Fahruddin (dua kanan). (EKSPOSKaltim/Muslim)

EKSPOSKALTIM, Samarinda - Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dan Kapolda Kaltim Irjen Pol Safaruddin tengah menjadi sorotan sejumlah pihak menjelang Pilgub Kaltim 2018-2023 ini. Tak lain karena rencana Awang Ferdian Hidayat – putra dari Awang Faroek- dan Safaruddin digadang-gadang akan maju dalam Pilgub Kaltim.

Potensi pemanfaatan jabatan atau kekuasaan terhadap kepentingan politik pun menjadi sorotan, sebab kedua tokoh tersebut adalah pejabat aktif di Bumi Etam. Kekhawatiran akan tidak netral pun muncul dari sejumlah pihak, salah satunya, Ketua Angkatan Muda partai Golkar (AMPG) Kaltim, M Husni Fahruddin.

“Kami mengingatkan kepada bapak Gubernur dan bapak Kapolda untuk segera melakukan kerja-kerja-kerja membuat kondusifitas Kaltim ini baik,” katanya, kepada wartawan, belum lama ini.

Menurut dia, kekhawatiran pemanfaatan kekuasaan demi kepuasan politik itu sudah muncul. Misalnya, dengan manuver Awang faroek yang gencar mensosialisasikan anaknya, termasuk Sekretaris Provinsi (Sekprov) Rusmadi Wongso yang merupakan orang kepercayaannya. Dalam posisi saat ini, lanjutnya, Awang Faroek Ishak harus menjadi seorang tokoh, gubernur dan pemimpin pemerintahan.

Baca: Mundur, Yusran Aspar Merapat Ke Poros Golkar ?

“Bila seorang gubernur tidak netral akan berdampak kepada konflik-konflik internal maupun konflik horizontal yang membuat kondusifitas daerah menjadi tidak baik,” ujar Husni.

Husni menambahkan, sama seperti yang dilakukan Kapolda Kaltim Irjen Pol Safaruddin. Ia mengingatkan fungsi kepolisian tidak bermain politik praktis, namun sebagai garda terdepan dalam proses menjaga keamanan di daerah.

“Politik itu hak yang dilindungi oleh konstitusi, tapi apabila dikemudian hari ingin menjadi cagub Kaltim maka harus segera mengundurkan diri sehingga posisi kapolda diisi yang baru nantinya dapat netral untuk menjaga kondusifitas Kaltim,” kata tokoh pemuda Kaltim ini.

Apalagi, lanjutnya, baliho Kapolda Kaltim sudah menjamur hampir di seluruh institusi lembaga kepolisian dan difasilitas umum. Ia meminta kapolda dapat memposisikan dirinya sebagai kapolda atau sebagai cagub Kaltim.

Baca: Kabar Gembira, Tunggakan BPJS Akan "Ditanggung" Pemprov Kaltim

Dengan kondisi ini, ia pun mempertanyakan kerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim.

“Ini politik praktis. Bawaslu Kaltim harusnya sudah bisa memberikan peringatan. Kita ambil contoh di Sumut (Sumatera Utara), Bawaslu di sana sudah memberikan sanksi atau teguran yang keras kepada salah satu cagub dari militer,” tukasnya.

Untuk itu, ia meminta kepada Bawaslu Kaltim segera memberikan teguran keras kepada ASN, baik di kepolisian maupun sipil, bahkan gubernur yang mencoba bermain di wilayah politik praktis.

“Jika ini tidak bisa dikendalikan atau tidak netral, saya khawatir dapat berpengaruh pada kondusifitas daerah,” terangnya. (*)

Tonton juga video-video menarik di bawah ini:

VIDEO: Cycling Tour Semarakkan Erau Pelas Benua Kota Bontang