EKSPOSKALTIM, Samarinda - Walikota Samarinda Syaharie Jaang yang juga bakal calon gubernur Kaltim diperiksa oleh Mabes Polri, Selasa (2/1/2018) hari ini. Pemanggilan Jaang tersebut sebagai saksi atas kasus pungutan liar di Terminal Peti Kemas Palaran, Kota Samarinda.

Tak hanya Jaang, bakal calon wakil gubernur Kaltim yang disebut-sebut akan mendampinginya dari poros Partai Demokrat-PKB-PPP, Rizal Effendi, juga diperiksa oleh Korps Bhayangkara. Rizal diperiksa Polda Kaltim terkait kasus dugaan korupsi Rumah Potong Unggas (RPU) di Km 13, Kel. Karang Joang, Balikpapan. Jaang dan Rizal diperiksa di hari yang sama.

Dari informasi yang dihimpun, Jaang dan Rizal akan sama-sama memenuhi panggilan tersebut. Sejumlah tokoh masyarakat Kaltim disebut telah mendampingi mereka dalam pemeriksaan.

Di sisi lain, Partai Demokrat langsung mengeluarkan mosi terhadap panggilan dua kandidat cagub dan cawagub Kaltim itu. Partai Demokrat mengeluarkan surat pernyataan sikap resmi melalui DPC Partai Demokrat Samarinda yang dikirim kepada media.

Baca:

“Ini politik. Tapi harus dijalani. Pak Jaang akan memenuhi panggilan tersebut untuk mengklarifikasi,” kata Ketua DPC Partai Demokrat Kota Samarinda, Victor Yuan, saat dihubungi media ini, Senin (1/1/2018) malam.

Dalam rilis yang ditandatangani oleh ketua DPC Partai Demokrat Kota Samarinda Victor Yuan dan Sekretaris M Fachmi Azuari tersebut, Partai Demokrat menganggap pemanggilan itu mengarah pada kriminalisasi calon yang akan maju di Pilgub Kaltim. Ada empat poin yang disampaikan sebagai berikut:

Pertama, Partai Demokrat Samarinda mendukung dan menjunjung tinggi hukum di tanah air, namun mengecam apabila hukum yang dipakai karena ada unzur politik didalamnya. Kedua, mereka menolak kriminalisasi hukum dan pendzoliman yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap Syaharie Jaang yang akan mengikuti Pilgub Kaltim.

“Ketiga, Kami juga minta aparat kepolisian untuk menghentikan kasus hukum yang sudah ditangani oleh dan memiliki keputusan hukum oleh pengadilan negeri samarinda,” ujar Victor.

Mantan Ketua KNPI Kaltim ini juga minta agar Pejabat Aparatur Negara, baik TNI, Polri maupun ASN agar dapat menjaga kebersamaannya dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada, dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau indikasi ketidaknetralan.

Baca:

“Kami juga minta polisi, polri dan PNS untuk tidak berpihak,” tegas Victor yang menandatangani rilisnya per tanggal 31 Desember 2017.

Sebagai tambahan, Jaang diperiksa sebagai saksi dalam kasus pemerasan dan pencucian uang dengan terdakwa Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB) Hery Susanto Gun alias Abun dan Manajer Lapangan KSU PDIB Noor Asriansyah alias Elly. Jaang diduga diperiksa terkait terbitnya SK Nomor 551.21/083/HK-KS/II/2016 tentang Penetapan Pengelola dan Struktur Tarif Parkir pada Area Parkir Pelabuhan Peti Kemas, Palaran, atas nama KSU PDIB.

Seyogyanya, kasus tersebut sudah diputuskan pengadilan dengan terdakwa Abun, yang telah divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Samarinda, Selasa (12/12) lalu. Dalam putusannya, hakim minta Abun dilepaskan dari tahanan. Sebelumnya, Abun dituduh melakukan tindakan pemerasan dan tindak pencucian uang. Jaksa Penuntut Umum menuntut Abun dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar.

Jaang dan Rizal merupakan kandidat kuat yang bakal maju sebagai calon gubernur (cagub). Meski belakangan, keduanya santer bakal dipasangkan. Jaang sebagai cagub dan Rizal wakilnya. (*)

Tonton juga video-video menarik di bawah ini:

VIDEO: Cycling Tour Semarakkan Erau Pelas Benua Kota Bontang

ekspos tv

VIDEO: Diskominfotik Bontang Dapat Kunjungan dari Komisi Informasi Kaltim

ekspos tv

VIDEO: Pembukaan Pesta Laut Bontang Kuala 2017

ekspos tv