EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Wakil Ketua DPRD Kaltim Henry Pailan Tandi menyoroti ketersediaan lapangan pekerjaan yang masih minim di Kaltim. Hal tersebut ia temukan khususnya di Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur saat melakukan serap aspirasi (reses) masa sidang I Tahun anggaran 2018 belum lama ini.

Diakuinya banyak keluhan masyarakat yang meminta kepadanya agar pemerintah dan perusahaan memberikan prioritas peluang pekerjaan bagi warga lokal. Padahal, kata dia, di kedua daerah tersebut banyak perusahaan dengan level lokal, nasional bahkan internasional.

Baca: Tambang Ilegal Marak, Pemprov Kaltim Diharuskan Bentuk Tim Terpadu

“Harusnya kehadiran perusahaan harus memberikan manfaat bagi penduduk sekitar," kata Henry.

Ia menuturkan, di Kota Bontang tingkat pencari kerja tak sebanding dengan serapan tenaga kerja. Kata dia, berdasarkan data di 2016 - awal Tahun 2017, pencari kerja (pencaker) mencapai 8.088 orang. Sementara yang terserap kerja hanya hanya 1.223 orang.

Begitupun di, Kabupaten Kutai Timur. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Kutim untuk awal 2016 jumlah pengangguran mencapai 6.998 orang, sedangkan pencari kerjanya 2.052 orang. Ironisnya, kata Politisi Partai Gerindra ini, ada 747 orang di antaranya pengangguran dengan status pendidikan sarjana.

" Warga Desa Singa Gembara, Kutim misalnya, minta tenaga kerja lokal agar diprioritaskan untuk penerimaan karyawan baru perusahaan. Ini merupakan permintaan yang wajar dan harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah," ujarnya.

Baca: Soal Polemik UU MD3, Pimpinan DPRD Kaltim Bakal Temui Mahasiswa

Henry berharap agar kedepan pemerintah baik provinsi dan kabupaten/kota membuat inovasi program terukur, baik sifatnya jangka pendek dan menengah hingga jangka panjang. Misalnya dengan memperketat penjaringan atau memprioritaskan pencari kerja lokal.

"Juga harus ada keseimbangan antara peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan berbasis kompetisi, agar pencari kerja lokal juga memiliki skill dan kemampuan daya saing dengan kebijakan pemerintah yang pro warga lokal," harapnya.

Dalam resesnya tahun ini, selain menerima keluhan terkait sulitnya mencari pekerjaan, Henry juga mendapat keluhan dari masyarakat terkait minimnya infrastruktur daerah. Seperti di Kecamatan Bengalon, Kutim yang meminta perbaikan jalan provinsi dan jalan penghubung antara desa yang kondisinya sangat memprihatinkan.

“Ini masalah klasik. Warga sangat berharap masalah jalan segera diselesaikan pemerintah,” tandasnya. (adv)

Tonton juga video-video menarik di bawah ini:

VIDEO: Kampanye Dialogis, Tafadal Disambut Antusias Ratusan Warga di 4 Desa Tellu Siattinge

ekspos tv

VIDEO: Sabu Seberat 43,4 Gram Asal Kaltim Gagal Beredar di Bone

ekspos tv

VIDEO: Bertepatan Imlek, KPU Bone Tolak Tim Umar-Madeng Sampaikan Aspirasi

ekspos tv