EKSPOSKALTIM, Balikpapan- Tunjangan para wakil rakyat Balikpapan dipastikan naik per September mendatang. Itu setelah DPRD Balikpapan dan Pemkot mencapai kata sepakat lahirnya perda yang mengatur hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota dewan dalam Rapat Paripurna, Senin (31/7) siang.

Perda tersebut terlebih dahulu akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi Kaltim dan Kementerian Hukum dan HAM untuk dievaluasi. Jika tidak ada pertentangan akan ditetapkan menjadi Perda.

Penyesuaian tunjangan dewan mengacu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18/2017.
“Pertengahan Agustus sudah bisa ditetapkan dan pelaksanaan awal September 2017,” ujar Syafruddin, ketua Baperda DPRD Balikpapan usai paripurna.

Syafruddin mengatakan, belum mengetahui rincian persentase kenaikan tunjungan tersebut. Namun menurutnya ada ketentuan gaji atau tunjangan DPRD kabupaten/kota tidak boleh melebihi DPRD provinsi.

“Angka belum ada, masih menunggu. Kan dari sana. Kita menunggu keputusan Menteri Keuangan berapa sih sebenarnya pengelompokan itu dan Balikpapan masuk kategori mana. Ada kategori tinggi, sedang dan rendah. Nah, itu tergantung bagaimana surat edaran Kementerian Keuangan,” tandasnya.

Diketahui, untuk Balikpapan level anggota dewan selama ini menerima gaji sebesar Rp20 juta. Sedangkan unsur pimpinan dewan menerima lebih dari itu.

“Kita belum tahu naiknya.  Komponen tunjangan itu kan banyak, ada tunjangan keluarga, beras, komunikasi intensif, tranportasi, perumahan,” ujarnya.

Hasil paripurna akan disinkronisasi ke bagian hukum untuk selanjutnya disampaikan ke gubernur dan Kementerian Hukum dan HAM.
“Apakah ini sudah memenuhi syarat dan ketentuan menurut UU. Sekarang kita tidak bicara  angka, hanya mekanisme,” sebutnya.

Wakil Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud berharap kenaikan tunjangan anggota dewan dapat mendongkrak kinerja wakil rakyat. Pemkot, kata dia, tidak bisa menunda kenaikan tersebut karena merupakan amanat pemerintah pusat.

"Mudah-mudahan kenaikan tunjangan, dewan akan mempunyai beban dan tanggungjawab lebih tinggi lagi. Harapannya supaya anggota dewan bekerja profesional sesuai dengan porsi dan kinerjanya masing-masing," ujar wawali, usai menghadiri rapat paripurna.

Wawali menilai kinerja para wakil rakyat sejauh ini belum berjalan maksimal. Dengan adanya kenaikan ini ia berharap dewan harus lebih terpacu bekerja lebih baik bagi masyarakat. 

"Kinerja dewan sudah berjalan namun belum maksimal. Karena tidak ada sesuatu yang sempurna. Mudah-mudahan dengan tambahan tunjangan ini memacu mereka bekerja lebih maksimal," ujarnya.