EKSPOSKALTIM.com, Bontang - Anggota Komisi 1 DPRD Bontang, Rusli, menilai berbagai pelatihan yang dilakukan Disnaker dan diikuti masyarakat, tidak memenuhi standar kebutuhan di bidang industri. Padahal penerimaan lowongan kerja di bidang industri jauh lebih besar.

Hal tersebut diungkapkan Rusli saat menanggapi beberapa pemaparan rencana kegiatan tahun anggaran 2020 yang disampaikan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) di dalam rapat kordinasi yang digelar di lantai 2, gedung DPRD Kota Bontang, Selasa (22/10/2019).

“Pemilihan tempat pelatihan atau LPK juga harus dipertimbangkan, jangan memilih LPK yang hanya memberi pelatihan tanpa adanya pendampingan lanjutan paska usai dilaksanakan pelatihan tersebut,” terangnya.

Diceritakan Rusli, Ia pernah berdiskusi dengan salah satu perusahaan di Kota Bontang, dari hasil diskusi tersebut, perusahaan tersebut menunggu informasi dari Disnaker terkait rekrutmen tenaga kerja.

“Harusnya Disnaker lebih peka akan hal ini,” terangnya.

Ia pun mencontohkan, saat dibukanya bursa lowongan pekerjaan jurusan operator di salah satu perusahaan, Disnaker dapat langsung menahan dan mencarikan pekerja sesuai spek yang dibutuhkan.

“Kalau memang tidak ada maka Disnaker wajib melakukan pelatihan hingga tenaga kerja tersebut layak ditempatkan,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekertaris Disnaker, Budiman sangat sependapat dengan hal tersebut. Akan tetapi, Ia tidak menepis bahwa kegiatan yang ada saat ini tidak lepas dari minimnya anggaran yang dikelola Disnaker. Sehingga beberapa kegiatan pun tidak dapat dimaksimalkan seperti halnya pelatihan tenaga kerja.

“Saya berharap, jika masih bisa dapat tambahan anggaran agar seluruh kegiatan dapat terakomodir,” katanya.( Adv)