Kucurkan kredit jumbo Rp40 triliun ke perusahaan Haji Isam, Bank Mandiri dituntut transparan. Ekonom asal Kalimantan Timur ini mewanti-wanti potensi risiko prudential banking hingga ancaman dana publik. Seberapa besar jaminan agunan di baliknya?
EKSPOSKALTIM, Jakarta — Pemberian fasilitas pembiayaan jumbo senilai hingga Rp40 triliun oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada PT Jhonlin Baratama, perusahaan yang terafiliasi erat dengan pengusaha asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, terus menuai sorotan tajam dari kalangan pengamat ekonomi.
Di tengah dalih status nasabah prime customer atau nasabah prioritas, dan jaminan proyek, desakan agar otoritas perbankan membuka transparansi sumber pendanaan serta kualitas agunan dinilai mendesak demi mencegah risiko sistemik terhadap dana masyarakat
Pengamat ekonomi Purwadi Purwoharsojo secara terbuka mempertanyakan landasan dan asal-usul sumber dana di balik kucuran kredit raksasa tersebut. Sebagai institusi perbankan milik negara, menurutnya, Bank Mandiri memikul tanggung jawab moral dan fungsional yang besar dalam menjalankan fungsi intermediasi, yakni menghimpun dana pihak ketiga (DPK) dari masyarakat secara luas sebelum menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan.
Menurut Purwadi, alasan penyematan status prime customer kepada bisnis Haji Isam tidak boleh dijadikan dalih untuk mengesampingkan prinsip kehati-hatian perbankan (prudential banking) yang digariskan oleh Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Dapat kredit 40 triliun karena alasannya customer prime, menurut saya harus ekstra hati-hati. Rp40 triliun... itu pasti bersumber dari dana pihak ketiga yang dititip ke Bank Mandiri. Apakah dalam bentuk deposito atau dalam bentuk tabungan dana publik atau dana masyarakat,” tegas Purwadi kepada EKSPOSKALTIM.
Ia menekankan pentingnya kejelasan apakah pembiayaan tersebut murni diputar dari himpunan dana publik atau melibatkan struktur permodalan internal BUMN, agar masyarakat memiliki kejelasan informasi dan terhindar dari spekulasi liar.
Selain sumber dana, Purwadi menyoroti aspek jaminan atau agunan yang diserahkan oleh korporasi terafiliasi Haji Isam tersebut. Berbeda dengan instrumen likuid seperti deposito tunai yang dapat dicairkan seketika tatkala terjadi gagal bayar, jaminan berupa aset fisik maupun kepemilikan saham kerap memerlukan proses hukum yang panjang dan rumit untuk dieksekusi oleh pihak bank.
Ia mengingatkan apabila terjadi kemacetan kredit dalam skala masif, dampaknya tidak sekadar berhenti pada kerugian bank semata, melainkan berpotensi memicu efek domino berupa kepanikan publik yang merusak kepercayaan terhadap stabilitas perbankan nasional.
“Kalau tiba-tiba kreditnya macet, kan bisa jadi kayak lingkaran setan. Nanti akan muncul masalah-masalah baru. Ketika nasabah akan menarik uang, ada enggak, kan gitu? Naudzubillah min dzalik, kalau terjadi kemacetan, kan ada risiko besar yang harus dihadapi,” ujarnya.
Risiko tersebut dinilai semakin berlipat ganda manakala dinamika makroekonomi global mengalami guncangan tak terduga, termasuk fluktuasi harga komoditas batu bara di pasar internasional yang melibatkan negara mitra ekspor seperti India, Bangladesh, dan China, serta eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Klarifikasi Bank Mandiri dan Pusaran Isu Akuisisi Bayan
Di sisi lain, pihak manajemen Bank Mandiri sebelumnya telah memberikan penjelasan terkait fasilitas kredit berplafon hingga Rp40 triliun tersebut. Perbankan pelat merah itu menegaskan bahwa kucuran dana dialokasikan untuk mendukung ekspansi bisnis, termasuk belanja modal (capital expenditure/capex) serta kebutuhan operasional korporasi di sektor batu bara dan sektor pendukungnya di bawah grup usaha Haji Isam.
Pihak bank memastikan bahwa fasilitas tersebut bukan ditujukan untuk transaksi perdagangan saham. Kendati demikian, tercatat porsi kepemilikan saham seperti di PT Jhonlin Agro Mandiri (JARR) dan PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN)—mencapai 7.997.556.204 lembar saham, turut dijaminkan sebagai tambahan agunan tertanggal 30 September 2026, di mana manajemen menegaskan bahwa porsi agunan utama tetap berpijak pada proyek yang dibiayai.
Isu kucuran kredit ini kian menghangat lantaran beririsan secara waktu dengan transaksi akuisisi besar 30,25 persen saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN) senilai sekitar Rp26,1 triliun oleh PT Jhonlin Baratama dari Dato’ Low Tuck Kwong dan Elaine Low yang rampung pada 7 Oktober 2026.
Meskipun demikian, hingga saat ini belum terdapat keterangan resmi yang mengonfirmasi bahwa fasilitas kredit Bank Mandiri digunakan untuk membiayai aksi korporasi pembelian saham BYAN tersebut. Dato’ Low Tuck Kwong sendiri sebelumnya telah menyatakan bahwa transaksi penjualan saham berlangsung secara murni bisnis dan tanpa tekanan.
“Pak Haji dengan saya semua baik, tidak ada tekanan. Semua pure bisnis, negosiasi, kesepakatan bersama. Jadi tolong silakan media, masyarakat luas itu menyikapi dengan baik dan positif,” kata Low, dikutip dari sejumlah media.
Menutup pandangannya, Purwadi, Pengajar Ilmu Ekonomi di Universitas Mulawarman ini mendesak agar Bank Mandiri, BI, dan OJK tidak bersikap tertutup yang justru memantik kebingungan di tengah masyarakat. Ia mengkritik keras alur komunikasi penanganan isu yang kerap berubah-ubah dan terkesan menutup-nutupi fakta substansial.
“Berarti kuncinya di keterbukaan publik, jangan sampai pada akhirnya publik berpikir liar... Jangan main drama terus lah, kasihan rakyat. Drama itu ada di TV aja, drakor sama dracin. Jangan urusan negara yang penting dibuat drama juga,” pungkasnya.
Lihat postingan ini di Instagram
