EKSPOSKALTIM.com, Bontang - Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan (PAS) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia, Sri Puguh Budi Utami, mendorong agar Lapas Klas III A Bontang menjadi tahanan minimum security.

Hal tersebut disampaikannya usai meninjau fasilitas dan program pemberdayaan warga binaan di Lapas terbesar di Kaltim tersebut, Rabu (7/8/2019) siang.

Menurutnya, Lapas Bontang cukup pantas menerapkan tahanan minimum security. Mengingat fasilitas dan program pemberdayaan warga binaan yang dijalankan cukup baik.

Dijelaskan, tahanan minimum security ini memungkinkan warga binaan dapat melakukan interaksi dengan dunia luar (publik) kendati sedang menjalani masa hukuman. Meskipun bisa berada di luar tahanan, namun warga binaan tetap harus tinggal di lapas sesuai kurun waktu masa tahanan. Namun meskipun mendapat kesempatan berinteraksi dengan dunia luar, tak luput pula wajib memberdayakan diri (mencetak penghasilan, red). Hal ini memungkinkan negara memperoleh manfaat seperti penerimaan pajak.

Nah, untuk menerapkan itu, warga binaan harus dibekali dengan keahlian khusus. Agar ketika menjalankan masa hukumannya di luar, mereka tidak melakukan tindakan melawan hukum lagi. Mereka dapat berkerja. Ini tentu saja baik, bukan saja untuk warga binaan, pun bagi negara.

Namun masih banyak tugas mesti dilakukan Lapas Bontang untuk menerapkan lapas minimum security. Yang pasti, program pembinaan (pengembangan keterampilan, red) di Lapas harus benar-benar berhasil. Bila itu terjadi, barulah warga binaan dapat dikaryakan di luar tahanan.

Pemberian Minimun Security bagi warga binaan harus melalui badan sertifikasi terlebih dahulu untuk menentukan pantas tidaknya napi menajalani tahanan "diluar" tembok tahanan. Untuk memperoleh sertifikasi itu, tentu saja tidak mudah. Napi harus menunjukkan keahlian tertentu, apa yang bakal dikerjakan diluar, dan terpenting, mereka harus memiliki perilaku baik.

"Bakal ada badan sertifikasinya. Yang pasti, sertifikasi itu akan diterapkan ketat," ujar Utami.

Sejatinya Lapas Bontang sudah menerapkan tahanan minimum security serupa definisi Kemenkumham RI. Namun ini diberlakukan sangat terbatas. Hanya segelintir warga binaan yang memperolehnya, dan itupun, mereka hanya bebas di sekitar Lapas Bontang saja.(adv)