EKSPOSKALTIM, Bontang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menggelar Rapat Kerja (Raker) di Ruang Rapat DPRD Kota Bontang di jalan Moch Roem, Bontang Lestari, Rabu (14/9) siang kemarin.

Rapat tersebut membahas laporan Komisi I terhadap Raperda Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin, Laporan komisi III terhadap Raperda Pembangunan Menara Telekomunikasi dan Penataannya, kemudian Raperda tentang Ijin Usaha Konstruksi, dan Laporan Pansus di Kota Bontang.

Setelah mendengar sejumlah laporan tersebut, kemudian agenda dilanjutkan dengan pembacaan pendapat oleh Fraksi-Fraksi terkait raperda tersebut, dihadapan Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Etha Rimba Paembonan, selaku pimpinan rapat,.

Fraksi Hanura dibacakan oleh Sudiyo, Fraksi Nasdem dibacakan oleh Bilher Hutahean, Fraksi Amanat Demokrat Pembangunan Sejahtera (ADPS) dibacakan oleh Setiyoko Waluyo, dan Fraksi Gerindra dibacakan oleh Suwardi.

Dari pembacaan pendapat Fraksi-Fraksi tersebut, diharapkan lahirnya Raperda baru ini dapat bersinegi dengan peraturan Undang-undang berlaku.

"Semoga pendapat dari Fraksi-fraksi ini dapat segera direalisasikan, sehingga lahirnya raperda ini tidak sekedar hanya dibuat,” ujar perwakilan Fraksi ADPR Setiyoko Waluyo.

Ditegaskan Setiyoko, Raperda ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan undang-undang hukum yang berlaku. Jika hal tersebut terjadi, maka Raperda ini dinyatakan cacat dan tidak dapat direalisasikan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Etha Rimba Paembonan mengatakan menerima pendapat dari semua Fraksi. Untuk Keputusan selanjutnya, kata Etha, akan dilanjutkan pada rapat paripurna.

“Kami berharap pendapat para fraksi pada raket ini  dapat direalisasikan," ucap Etha.