Alih-alih membatasi BBM subsidi hanya untuk kendaraan berpelat KT, Pengamat Ekonomi Kaltim Purwadi Purwoharsodjo menantang DPRD dan pemerintah daerah turun langsung menyelidiki dugaan penyimpangan distribusi BBM di SPBU tanpa pengawalan dan pencitraan.
EKSPOSKALTIM, SAMARINDA — Wacana DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) untuk memprioritaskan BBM bersubsidi hanya bagi kendaraan berpelat KT menuai kritik dari Pengamat Ekonomi Kaltim Purwadi Purwoharsodjo. Purwadi menilai kebijakan pembatasan berbasis nomor polisi tersebut dinilai keliru, tidak berbasis data, dan berpotensi melumpuhkan jalur logistik antarprovinsi di Benua Etam.
Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) itu menegaskan bahwa rencana melarang kendaraan non-KT mengakses BBM subsidi mencerminkan buruknya perencanaan dan minimnya kajian riil di lapangan.
"Dasarnya apa dulu, apakah sudah punya survei? Itu kan proyek nasional, ngapain ganggu-ganggu jatah BBM-nya publik? Berarti kan perencanaannya buruk," cetus Purwadi kepada EksposKaltim, Jumat (10/7).
Menurut Purwadi, sebagai daerah terbuka yang tengah menopang proyek strategis nasional, mobilitas kendaraan dari luar daerah seperti dari Kalimantan Selatan, Sulawesi, hingga Jawa, sangat krusial bagi pasokan pangan warga Kaltim. Pembatasan pelat nomor dinilai abai terhadap realitas distribusi barang.
Baca juga: Gubernur Kaltim Wajibkan Pelat KT bagi Truk Sawit
"Kalau mau ngangkut sembako dari Banjarmasin ke Samarinda misalnya, habis bensin di Samarinda, emang dia pulangnya suruh dorong kendaraan? Di perjalanan kan enggak bisa diprediksi kebutuhan BBM," jabarnya.
Tantang DPRD Sidak Nyamar dan Senggol Mafia
Lebih lanjut, Purwadi meminta para wakil rakyat tidak sekadar melempar wacana di balik kenyamanan ruang kerja. Ia menantang jajaran parlemen dan gubernur untuk turun langsung membongkar praktik culas di SPBU secara senyap tanpa pengawalan.
"Ajak Pak Gubernur sidak kalau perlu nyamar, nggak usah bawa pasukan pengawal. Sidak ke Pertamina, sidak ke SPBU untuk lihat siapa yang nakal sebenarnya. Kan ada CCTV, itu kan dokumen juga," tegasnya.
Purwadi menilai karut-marut BBM yang tak berkesudahan ini sengaja dibiarkan rumit oleh para pemangku kebijakan. Ia mensinyalir ada ketakutan untuk menyentuh para mafia yang bermain di sektor energi ini.
"Jadi soal ini bukan barang rumit sebenarnya. Solusinya ada, cuma nggak dikerjain aja. Jangan karena takut mafia-mafianya kena," sindir Purwadi.
Dibanding membuat aturan diskriminatif soal pelat kendaraan, Purwadi mendesak Pertamina dan pemerintah daerah menerapkan digitalisasi sistem distribusi secara transparan dan akuntabel guna menutup celah korupsi dan penyelewengan.
Sistem digital yang ia tawarkan bahkan siap dipresentasikan di hadapan Wakil Gubernur jika difasilitasi. Melalui sistem ini, pergerakan solar dan BBM subsidi dapat dipantau secara langsung (real-time) hingga ke nama pengemudi dan pelat kendaraan.
"Misal lima mobil masuk SPBU di daerah A, pasti enggak akan ada juga terjadi korupsi," urainya. .
Terakhir, Purwadi kembali mengingatkan bahwa BBM, seperti halnya air dan listrik, adalah hajat hidup orang banyak yang tidak boleh dipermainkan. Ia menyatakan para akademisi Unmul siap turun membantu survei data jika pemerintah dan DPRD jika diminta.
"Kalau nggak bisa, saya dan kawan-kawan dari Unmul siap kok sebagai akademisi bantu survei itu. Karena wacana itu sebenarnya tidak masuk," pungkasnya.
