EKSPOSKALTIM, Balikpapan – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, disebut bukan sekadar proyek fisik memindahkan pusat pemerintahan. Pemerintah menilai IKN menjadi momentum merombak cara kerja birokrasi secara menyeluruh.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menyatakan pembangunan IKN harus dimaknai sebagai upaya membangun generasi baru aparatur negara.
“Pembangunan IKN bukan sekadar menghadirkan pusat pemerintahan baru,” ujarnya, saat ditanya mengenai perkembangan IKN di Sepaku, dikutip media ini dari ANTARA, Minggu (15/2).
Menurut Rini, ibu kota baru dirancang untuk membentuk pola kerja yang berbeda dari sebelumnya, mulai dari sistem pengambilan keputusan, pelayanan publik, hingga budaya organisasi di internal birokrasi.
“Ibu kota baru juga merancang cara baru negara bekerja, cara baru kerja birokrasi, cara baru melayani masyarakat, dan cara baru pengambilan keputusan,” katanya usai memberikan kuliah umum kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah bertugas di IKN.
Ia menekankan transformasi tersebut hanya bisa berjalan apabila ASN menanamkan integritas dan budaya kerja yang sehat. Tanpa itu, perpindahan fisik pusat pemerintahan tidak akan otomatis menghasilkan perubahan kualitas layanan.
Sebagai ibu kota masa depan Indonesia, lanjut Rini, IKN diproyeksikan menjadi model birokrasi modern yang bisa direplikasi di daerah lain.
Sementara itu, Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara, Bimo Adi Nursanthyasto, menyebut kuliah umum tersebut sebagai penguatan moral bagi ASN yang telah bertugas di kawasan ibu kota baru.
Menurut Bimo, ASN di IKN memikul ekspektasi lebih besar karena kawasan itu diharapkan menjadi “laboratorium” transformasi birokrasi nasional, tempat tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, berbasis digital, dan berintegritas diuji dalam praktik.
“Dari arahan Menpan RB, kami mendapatkan kekuatan untuk terus bekerja sama dan berkolaborasi lintas kementerian dan lembaga,” ujarnya.
Ia menambahkan dukungan lintas kementerian dan lembaga menjadi energi bagi pegawai yang bertugas di IKN untuk membangun budaya kerja baru yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan publik.
