EKSPOSKALTIM, Bontang – Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menggelar rapat bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) mengenai penutupan Pulau Beras Basah, di Kantor DPRD Kota Bontang, Senin (8/8) pagi tadi.

Dalam hasil rapat ini, pemerintah belum mampu menyatakan sikap terkait kepastian penutupan destinasi wisata Kota Bontang ini.

“Penutupan Beras Basah masih dalam tahap wacana, jadi belum bisa kita mengambil keputusan,” kata Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bontang, Arif, seusai rapat.

Arif mengatakan, masih banyak hal yang perlu dipertanyakan terkait hal ini, baik kepada pemerintah maupun kepada pihak perusahaan. Dalam hal ini, PT Pertamina ataupun PT Badak NGL.

“Banyak faktor yang kita inginkan. Seperti, berapa sih jumlah pengunjung ke Beras Basah. Dari pihak perusahaan yang bersangkutan itu, kalau misalkan beralasan soal navigasi dan mengganggu, terus bagaimana dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya sejak tahun 1977 sampai sekarang, kan tidak pernah mengganggu,” tuturnya.

Dijelaskannya, salah satu alasan pemerintah ingin menutup Beras Basah, karena kekecewaan terhadap masyarakat yang tidak mampu menjaga kebersihan pulau tersebut.

“Alasan pemerintah ingin menutup, karena melihat pulau Beras Basah pada saat penertiban kemarin itu harusnya bersih, tapi ternyata kotor, jadi ini merupakan kekecewaan pemerintah terhadap masyarakat. Memang pada saat kita kesana itu bersih, tapi begitu ditinggal kotor lagi,” pungkasnya.

Lanjutnya, harapan pemerintah agar masyarakat mampu menjaga kebersihan dan keindahan pulau berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada.

“Dilarang memasang tenda sembarang, tapi tetap dilakukan. Jadi, masyarakat juga harus tau masalah ini,” tutupnya.