EKSPOSKALTIM, Bontang - Sengketa tanah antara PT Badak dengan masyarakat di lahan yang disebut-sebut bakal berdiri kilang minyak milik Pertamina mencuat ke permukaan.  

Guna menengahi kasus ini, kedua pihak diundang Komisi I DPRD Bontang, Selasa (14/8) ke sekretariat DPRD kawasan Bontang Lestari.  

Dalam pemaparannya, permohonan sertifikasi yang dilakukan PT Badak diduga mengenai lahan masyarakat. 

Sehingga terjadi dualisme kepemilikan antar kedua belah pihak. Namun sayang dalam pertemuan siang tadi, kedua belah pihak tak membawa bukti autentik terkait hak kepemilikan lahan.  

Ketua Komisi I DPRD Bontang, Agus Haris meminta agar pertemuan berikutnya mereka dapat menunjukan bukti-bukti tulen terkait kepemilikan.  

"Di tahapan mediasi berikutnya langsung masuk ke pembuktian dasar dari perusahaan dan kelompok tani, kalau belum ada titik temu, langsung dibuktikan di pengadilan," tegas politikus Gerindra ini.  

Dalam pertemuan tersebut turut hadir sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Maksi Dwiyanto.  

"Kami dukung rencana pertemuan kedua, agar pembangunan kilang bisa segera terealisasi," jelasnya.  

Untuk diketahui lokasi lahan sengketa berada di area yang disebut-sebut bakal dibangun kilang berkapasitas 300 ribu barel per hari itu. (Adv)