Banjarmasin, EKSPOSKALTIM – Delapan perusahaan pemegang izin konsesi di Kalimantan Selatan (Kalsel) diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Temuan ini diungkap langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol Nurofiq, dalam rapat koordinasi pengendalian karhutla di Banjarbaru, Kamis (7/8).

“Ada empat perusahaan kehutanan dan empat perkebunan yang areal kerjanya terbakar. Kami sedang menyelidiki,” kata Hanif.

Ia menegaskan seluruh lahan terbakar di wilayah izin konsesi menjadi tanggung jawab pemegang izin. Tim KLHK kini masih mengusut kasus ini, termasuk melakukan peninjauan langsung ke lapangan.

“Tadi saya lihat langsung beberapa titik api di lahan perusahaan. Itu segera kami tindak,” ujarnya.

Hanif memastikan penegakan hukum akan dilakukan bersama Polda Kalsel, tanpa pandang bulu. Baik pembakar disengaja maupun akibat kelalaian tetap akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Secara geografis, Hanif menyebut karhutla di Kalsel seharusnya lebih mudah dikendalikan ketimbang di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Pasalnya, luas lahan gambut di Kalsel hanya sekitar 300 ribu hektare, jauh lebih kecil dibanding Kalteng (4,9 juta hektare) dan Kalbar (2,1 juta hektare).

“Kalau Kalbar dan Kalteng terbakar, memang penanganannya sangat rumit. Tapi anehnya, tahun 2023 justru Kalsel yang paling parah. Kebakaran paling luas se-Indonesia,” ungkap Hanif.