Meskipun pemerintah tengah menerapkan kebijakan pemangkasan anggaran daerah demi mencegah penyelewengan, ruang terjadinya korupsi di tingkat pemerintahan daerah belum sepenuhnya tertutup.
Oleh:
PERHATIAN publik belakangan justru tertuju pada langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sepanjang 2026 telah melaksanakan 18 operasi tangkap tangan (OTT) dengan menjerat 12 kepala daerah, yang mayoritas merupakan bupati dan wali kota. Kasus terbaru menimpa Bupati Pemalang Anom Widiyantoro yang diamankan KPK melalui OTT pada 28 Juli 2026.
Apabila dicermati, pola tindak pidana korupsi yang terungkap masih didominasi oleh praktik suap dan gratifikasi, termasuk yang berkaitan dengan jual beli jabatan, pemerasan, serta penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Fakta tersebut menunjukkan bahwa di tengah keterbatasan fiskal sekalipun, masih terdapat celah yang memungkinkan kepala daerah menyalahgunakan kewenangannya untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok.
Di balik perkara yang menjerat Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, terdapat fakta yang patut menjadi perhatian serius. Salah satu pihak yang turut ditetapkan sebagai tersangka dalam OTT tersebut merupakan oknum pegawai KPK yang bertugas sebagai staf administrasi di lingkungan lembaga. Bersama ayahnya, keduanya diduga melakukan pemerasan terhadap Bupati Pemalang dengan memanfaatkan akses dan relasi yang dimiliki.
Fakta tersebut memiliki makna yang jauh melampaui persoalan pertanggungjawaban pidana individual. Dugaan keterlibatan oknum internal KPK menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan posisi dan atribut kelembagaan untuk kepentingan pribadi. Meskipun kasus serupa bukan kali pertama melibatkan oknum internal KPK, peristiwa tersebut tetap menjadi perhatian serius karena menyangkut aspek penting dalam pemberantasan korupsi, yaitu integritas penyelenggara dan kredibilitas institusi penegak hukum.
Apabila dugaan tersebut terbukti melalui proses peradilan, perbuatan demikian tidak hanya mencederai prinsip integritas aparat penegak hukum, tetapi juga berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap KPK sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang untuk memberantas tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan oleh pihak internal harus ditangani secara tegas, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya menjaga independensi serta marwah kelembagaan KPK.
Independensi KPK
Landasan normatif mengenai independensi KPK telah ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif, tetapi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen serta bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
Dalam kajian hukum administrasi negara, independensi kelembagaan tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai kebebasan dari intervensi politik atau kekuasaan eksternal semata. Independensi juga menuntut kemampuan lembaga untuk menjaga integritas dari dalam melalui sistem pengawasan internal yang efektif, mekanisme akuntabilitas yang transparan, serta penegakan kode etik yang konsisten terhadap setiap insan lembaga. Independensi tidak hanya berorientasi pada hubungan KPK dengan aktor di luar lembaga, tetapi juga pada kualitas tata kelola internal yang mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Secara teoritis, pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Zainal Arifin Mochtar yang menjelaskan bahwa salah satu alasan utama pembentukan lembaga negara independen adalah ketidakmampuan lembaga-lembaga negara yang telah ada untuk menjalankan fungsi tertentu secara optimal. Oleh karena itu, fungsi-fungsi strategis tertentu dipisahkan dari organ kekuasaan konvensional dan ditempatkan pada lembaga yang dirancang memiliki independensi kelembagaan agar dapat menjalankan mandatnya secara profesional, objektif, dan bebas dari konflik kepentingan.
Atas dasar itu, independensi tidak dapat dipandang sebagai sekadar atribut normatif yang melekat pada KPK. Independensi merupakan karakter fundamental yang menjadi prasyarat bagi efektivitas pemberantasan korupsi. Tanpa integritas internal yang kuat, sistem pengawasan yang akuntabel, dan budaya kelembagaan yang menjunjung tinggi etika, independensi hanya akan berhenti sebagai norma dalam peraturan perundang-undangan tanpa memiliki makna substantif dalam praktik.
Sebagai penyuluh antikorupsi, dalam berbagai kegiatan edukasi dan penyuluhan, baik di lingkungan birokrasi maupun masyarakat, penulis selalu menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan satu pendekatan. KPK, selama ini mengenalkan konsep Trisula Pemberantasan Korupsi, yaitu tiga strategi utama yang saling berkaitan: pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Pendidikan berperan membangun budaya integritas, pencegahan bertujuan memperbaiki sistem agar celah korupsi dapat diminimalkan, sementara penindakan menjadi instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum dan efek jera terhadap pelaku korupsi.
Dari ketiga strategi tersebut, penindakan menjadi aspek yang paling mudah dikenali dan dirasakan oleh masyarakat. Dalam pengalaman melakukan penyuluhan antikorupsi di salah satu daerah di Sumatera Utara, terdapat pandangan masyarakat bahwa semakin banyak operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK, semakin besar pula harapan terhadap terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Bagi masyarakat, tindakan hukum yang tegas menjadi simbol bahwa negara hadir dalam melawan penyalahgunaan kekuasaan.
Konsistensi
Tidak dapat dipungkiri, dalam beberapa waktu terakhir terdapat apresiasi dari masyarakat terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo yang dinilai menunjukkan komitmen dalam memperkuat agenda pemberantasan korupsi melalui berbagai upaya penindakan di sejumlah sektor. Apresiasi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum yang konsisten memiliki arti penting dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Meski demikian, agenda pemberantasan korupsi ke depan tidak cukup hanya diukur dari jumlah operasi penindakan yang berhasil dilakukan. Hal yang lebih fundamental adalah memastikan bahwa setiap proses penegakan hukum berjalan dalam koridor independensi, profesionalitas, dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, menjaga independensi KPK menjadi prasyarat utama agar seluruh pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi berlangsung secara objektif, bebas dari intervensi, serta terbebas dari penyalahgunaan kewenangan oleh siapapun, termasuk apabila penyimpangan tersebut dilakukan oleh oknum yang berada di dalam tubuh lembaga itu sendiri.
Kasus keterlibatan oknum pegawai dalam perkara korupsi seharusnya menjadi momentum bagi KPK untuk melakukan pembenahan dari dalam. Jangan ada lagi orang-orang secara sengaja mencari keuntungan pribadi di atas kepentingan negara. Peristiwa ini mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada kewenangan yang besar, tetapi juga pada kualitas SDM dan sistem pengawasan yang kuat. KPK perlu semakin selektif dalam merekrut pegawai maupun tenaga yang diperbantukan dengan menempatkan integritas sebagai syarat utama melengkapi kompetensi.
Independensi KPK pada akhirnya bukan hanya persoalan kelembagaan, melainkan menyangkut kepercayaan publik terhadap negara dalam menegakkan hukum secara adil. KPK harus mampu memastikan bahwa kewenangan besar yang diberikan undang-undang selalu berjalan beriringan dengan integritas, pengawasan internal yang kuat, dan tanggung jawab etik. Dengan demikian, penindakan korupsi tidak hanya menghasilkan efek jera bagi pelaku, tetapi juga memperkuat legitimasi negara dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
