EKSPOSKALTIM.com, Kutim - Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur Irawansyah membuka secara langsung pertemuan antara pemangku kepentingan BPJS dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang diadakan di Ruang Ulin Sekretariat Daerah, Kamis, (07/11/2019).

“Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 75 tahun 2019 tentang jaminan kesehatan dan penyesuaian iuran JKN maka kita membahas terkait penganggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tahun 2020” ujarnya

Pada kesempatan yang sama Oktavianus Ramba Perwakilan dari pihak BPJS Kesehatan mengatakan “bahwa terkait dengan penganggaran Iuran JKN yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah ada empat yaitu penerima bantuan iuran, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Kontrak Daerah serta Aparatur Desa dan Kepala Desa yang iurannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.”

Ke empat segmen ini harus dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur di tahun 2020. sesuai dengan Perpres nomor 75 tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo. (adv)