EKSPOSKALTIM.COM - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali mengeluhkan soal banyaknya aturan di Indonesia yang saling tumpang tindih.

Menurut pria asal Solo itu, masih ada puluhan ribu aturan yang harus dipangkas. "Jumlahnya masih banyak sekali, 42 ribu aturan. Saya melihatnya saja pusing," ujar Presiden Joko Widodo saat berpidato di Indonesia Business and Development Expo 2017, Rabu, 20 September 2017.

Sebagaimana diketahui, sejauh ini pemerintah sudah berupaya melakukan deregulasi dengan membuat paket kebijakan ekonomi atau pembatalan peraturan daerah.

Misalnya, saat ini, sudah ada 3.140 peraturan daerah yang dibatalkan karena dirasa menghambat ekonomi. 

Contoh lain, lewat Paket Kebijakan Ekonomi I yang dirilis pada 9 September 2015, Presiden Joko Widodo merevisi sejumlah aturan dan menyusun Peraturan Pemerintah khusus untuk membuka kepemilikan asing pada properti berupa apartemen seharga Rp 10 miliar ke atas.

Jokowi berkata, jika aturan-aturan yang tumpang tindih itu tak segera dipangkas, maka Indonesia akan kesulitan sendiri ke depannya.

Sebab, aturan yang kebanyakan dan tumpang tindih membuat investor enggan berinvestasi, pengusaha enggan berbisnis, dan pemerintah terjerat hukum sendiri.

Langkah deregulasi apa yang akan diambil selanjutnya tidak diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo. Namun, ia berkata, pemerintah berkomitmen untuk terus menggempur aturan-aturan yang tumpang tindih dan kebanyakan.

"Tugas saya untuk menggempur peraturan agar semakin sedikit beban, semakin lincah kita dalam berinovasi. Kalau peraturan, peraturan, peraturan terus, saya saja pusing, apalagi masyarakat," kata Jokowi.