EKSPOSKALTIM, Balikpapan – Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, angkat bicara merespons sorotan publik terkait proyek pembangunan Rumah Jabatan (Rumjab) Wakil Wali Kota yang menelan anggaran fantastis senilai Rp14,3 miliar. Proyek yang berlokasi di Jalan ARS Muhammad ini menjadi perbincangan hangat setelah detail tender tersebar melalui situs pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Menilik data dari laman spse.inaproc.id, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) mengalokasikan pagu sebesar Rp14,3 miliar. Dari 60 peserta yang bersaing dalam tender, CV Putra Jaya Abadi asal Samarinda keluar sebagai pemenang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp12,6 miliar.
Menanggapi besarnya angka tersebut, Bagus Susetyo menegaskan bahwa dirinya selaku pengguna fasilitas tidak memiliki intervensi dalam penentuan nilai anggaran maupun kriteria kerusakan bangunan. Menurutnya, keputusan untuk merombak total bangunan lama merupakan hasil kajian mendalam dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Dinas PU.
"Saat dilantik, tim teknis melakukan kajian kelayakan terhadap rumah jabatan tersebut. Hasilnya, ditemukan kerusakan struktural yang signifikan, seperti patahan, serta masalah kesehatan dan pencahayaan yang tidak memadai. Awalnya saya mengira hanya perlu renovasi ringan, namun rekomendasi teknis mengharuskan bangunan dibongkar total untuk dibangun kembali," ungkap Bagus, Rabu (22/4/2026).
Melalui Mekanisme Legal dan Terbuka
Bagus juga meluruskan persepsi publik dengan menjelaskan bahwa proses penganggaran telah melewati prosedur birokrasi yang panjang dan transparan. Tahapan dimulai dari pembahasan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), finalisasi oleh TAPD, hingga pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) bersama DPRD Kota Balikpapan.
"Perlu saya tegaskan, anggaran ini bukan usulan pribadi Wakil Wali Kota. Pembangunan ini mengacu pada estetika dan kebutuhan fungsional, bukan keinginan. Seluruh prosesnya dilakukan secara terbuka dan telah mendapat restu legislatif melalui fungsi anggaran," tuturnya.
Lebih lanjut, ia mempersilakan pihak terkait untuk mengonfirmasi rincian teknis kepada Dinas PU, serta detail alokasi dana kepada TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda).
Bagus menjamin bahwa proyek ini berjalan di atas rel aturan yang berlaku. "Seluruh anggaran bersifat terbuka sebagai bentuk transparansi publik. Pembangunan ini sepenuhnya mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian PU dan Kemendagri," pungkasnya.
