EKSPOSKALTIM, Bontang - Jauh dari peradaban kota dan tertinggal dari segi kualitas pendidikan, cocok untuk menggambarkan kondisi yang terjadi di Sekolah Dasar (SD) di Kampung Melahing, Kelurahan Tanjung Laut Bontang Selatan. Di sana, saat ini memiliki tak lebih dari 30 murid, dengan 2 orang tenaga pengajar dan keberadaan 5 ruangan kelas saja.
Suwardi Kepala Sekolah SD YPPI Melahing, bersyukur saat dikunjungi anggota DPRD Bontang. Ia menerangkan saat ini kondisi SD YPPI Melahing tidak jauh mengalami peningkatan yang signifikan dibanding tahun-tahun lalu.
Dua orang tenaga pengajar, kata Suwardi, itu sudah termasuk dirinya. “Proses belajar mengajar juga tidak akan efektif,” katanya, Kamis (13/4) pagi dalam kegiatan kunjungan kerja bersama komisi gabungan antara Komisi I dan II DPRD Bontang.
Selama ini proses belajar mengajar tak berjalan efektif lantaran dalam satu ruang kelas dipakai oleh dua rombongan belajar (rombel).
Hal itu kata Suwardi membuat mata pelajaran yang diberikan kerap saling berbenturan. Ya, pantauan media ini, jumlah kelas disana hanya ada 5 ruangan saja. “Kalau kelas 1 digabung dengan kelas 2. Kalau kelas 3 dan kelas 4 sedangkan 5 dan 6 juga digabung,” tandasnya.
Diketahui sejak awal berdiri pada 2002 lalu SD YPPI Melahing belum pernah tersentuh oleh bantuan Pemerintah Bontang hingga saat ini. Hanya, bantuan dari Perusahaan PT Pupuk Kaltim (PKT) Bontang, Bank Indonesia (BI), dan PT Badak, yang berasal dari dana Corporate social responsibility (CSR).
Bantuan diberikan dalam bentuk renovasi sekolah, khususnya bagian ruang kelasnya pada 2012 lalu, juga pemberian bantuan dalam bentuk buku. “Ada bantuan dari CSR PKT, BI, dan Badak. Sekarang kondisi bangunan sekolah dalam keadaan layak, total ada 5 Kelas di YPPI Melahing ini,” ujarnya.
Ia juga mengatakan seluruh data administrasi SD YPPI Melahing saat ini masih tergabung pada induk YPPI Bontang. Cukup mempersulit dalam kepengurusannya. Sedangkan jarak tempuh antara Melahing-Bontang hanya bisa diakses menggunakan transportasi perahu. Butuh biaya relatif besar karena harus membeli membeli bahan bakar.
“Kalau ngurus soal penggajian kan harus ke induk, sedangkan biaya perjalanan sampai Rp 600 ribu sendiri sekali jalan. Ini lumayan memberatkan, dan juga akan jadi pertimbangan sendiri,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Bontang Nursalam mengatakan telah melihat dan mencatat kekurangan yang terjadi di lapangan. “Yang jelas kita sudah catat, secepatnya akan kita tindak lanjuti. Dalam waktu dekat saya juga akan panggil Dinas Pendidikan sesuai leading sector untuk membahas dan memberikan solusi atas permasalahan ini secara detail,” tutupnya.
