EKSPOSKALTIM, Kutai Timur - Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kasmidi Bulang, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/9) pagi tadi.

Dihubungi melalui via telpon, kepada Ekspos Kaltim Wakil Bupati tersebut mengatakan Rekernas ini  di pimpin langsung Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, dan dihadiri seluruh Pimpinan Kementerian atau Lembaga (K/L), Sekretaris jenderal/sekretaris utama, Inspektur jenderal/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Gubernur, serta Kepala Daerah Kabupaten/Kota Se- Indonesia.

“Bapak Jokowi pada sambutanya menyampaikan kepada kami, agar kami tidak hanya berhenti pada mengejar opini wajar dengan pengecualian (WTP). Karena opini WTP, bukan merupakan jaminan bahwa tidak akan ada praktik penyalahgunaan keuangan, dan praktik korupsi,” ujar Kasmidi, Selasa (20/9) pagi tadi.

Lebih lanjut, sesuai dengan penyampaian Presiden Jokowi bahwa predikat WTP justru harus menjadi pendorong, untuk terus membangun budaya pengelolaan keuangan secara lebih transparan dan akuntabel.

“Kembali pak Jokowi mengatakan kepada kami agar kami harus mulai membangun sistem yang baik dengan mengembangkan digitalisasi dan debirokratisasi, menyederhanakan. Dan jokowi juga mengingatkan agar tidak lupa untuk membangun sumber Daya Manusia (SDM) dengan meningkatkan kompetensi, kapasitas SDM secara berkelanjutan,” paparnya.

Kasmidi menambahkan, Presiden RI tersebut  juga menekankan kepada seluruh hadirin agar mengetahui pentingnya orientasi untuk diketahui. Terlebih, penerapan sistem akuntansi berbasis aktual, memberikan tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya.

“Orientasi kita harus orientasi hasil, jangan sampai kita kehilangan energi semuanya mengarah pada SPJ (Surat Pertanggung Jawaban). Apalagi saat ini kita menghadapi tantangan untuk menerapkan pelaporan keuangan pemerintah berbasis aktual, ini lebih sulit lagi dalam pelaksanaannya,” ujar Kasmidi menyampaikan pesan Jokowi.