Bontang, EKSPOSKALTIM – Pemerintah Kota Bontang menargetkan seluruh transaksi daerah bisa 100 persen digital, baik dari sisi penerimaan maupun belanja. Saat ini indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Bontang sudah tembus 93,2 persen. Pajak dan retribusi daerah juga tercatat 91,4 persen digital, sementara belanja daerah sudah sepenuhnya non-tunai.

 Hingga semester I 2025, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp207 miliar atau 54 persen dari target Rp382 miliar. Dari jumlah itu, 85,57 persen transaksi dilakukan secara non-tunai. Capaian ini dinilai jadi sinyal kuat percepatan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah.

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menegaskan komitmen pemkot untuk memperluas penerapan transaksi digital. Hal itu ia sampaikan dalam pertemuan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dirangkai pemaparan validasi data berbasis model Tiga Dimensi (3D) dan Focus Group Discussion (FGD) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Rabu (20/8).

“Digitalisasi ini bukan hanya soal efisiensi, tapi juga menghadirkan transparansi dan akuntabilitas agar Bontang semakin maju sebagai kota cerdas,” ucapnya.

Melalui model 3D, pemkot ingin memastikan validasi data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lebih akurat, transparan, dan mendukung kebijakan berbasis spasial. Agus Haris juga memastikan tidak ada kenaikan tarif PBB di Bontang, bahkan masyarakat mendapat pembebasan denda hingga 31 Desember 2025. 

“Ayo segera manfaatkan kesempatan ini untuk melunasi kewajiban pajak,” ajaknya.

Selain membuka akses pembayaran lewat e-wallet, e-money, dan transfer bank, Pemkot Bontang juga meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk transaksi belanja pemerintah. Kolaborasi dengan BPN, Bank Indonesia, Bank Kaltimtara, dan UGM pun digandeng untuk memperkuat langkah ini.

Dengan dukungan tersebut, Bontang optimistis bisa mencapai target 100 persen transaksi digital, meningkatkan PAD tanpa menaikkan PBB, sekaligus memperkuat layanan publik.