Bontang, EKSPOSKALTIM - Pemerintah Kota Bontang mengumpulkan perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk merespons isu kesehatan yang mengganjal di sejumlah wilayah kota. Rakor yang digelar pada pertengahan September tadi dimaksudkan bukan sekadar formalitas peserta diminta menyusun langkah operasional yang bisa langsung dijalankan dan dipantau.

Pertemuan dihadiri perwakilan Dinas Kesehatan, unsur legislatif, dan lembaga terkait. Diskusi berputar pada keluhan warga soal akses layanan, ketersediaan fasilitas, dan mutu pelayanan medis. Alih-alih daftar program panjang, pembahasan diarahkan pada target-target konkret. Dari, peningkatan cakupan pelayanan dasar, penajaman pengawasan fasilitas, serta kampanye kesehatan yang menyasar kelompok rentan.

Salah satu komitmen teknis yang muncul adalah target skrining dini untuk kelompok rawan. Angka yang disebut mencapai 5.573 orang sepanjang 2025. Jika benar diimplementasikan, tindakan seperti ini bisa mengurangi beban penyakit menular dan memberi data untuk kebijakan lebih tajam.

Catatan kritis juga disampaikan oleh pihak akademis dan praktisi kesehatan. Seringkali program berhenti pada dokumen dan rutinitas rapat. Ukuran keberhasilan, mereka menekankan, haruslah perubahan yang terlihat. Misalnya berkurangnya antrean di puskesmas, perbaikan ketersediaan obat, atau penurunan lama rujukan pasien. Tanpa indikator demikian, rakor mudah jadi retorika.

Rakor ini jadi ujian kapasitas pemerintah kota untuk menerjemahkan komitmen menjadi aksi. Langkah berikutnya yang perlu dipantau adalah alokasi anggaran yang jelas, tenggat pelaksanaan, dan mekanisme pelaporan yang transparan agar warga bisa menilai progresnya. Bila langkah-langkah itu dilekatkan pada agenda bersama, Bontang punya peluang mengubah respons kesehatan dari janji menjadi layanan nyata.