Bontang, EKSPOSKALTIM - Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menerima Piagam Penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM atas komitmen pemerintah daerah membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di setiap kelurahan.

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur, Muhammad Ikmal Idrus, dalam kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Percepatan Pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan di Samarinda, Rabu (17/9/2025).

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi bagi pemerintah Kota Bontang yang dinilai aktif memperluas akses layanan hukum masyarakat hingga tingkat kelurahan. Wali Kota Bontang, yang akrab disapa Bunda Neni, menyebut kehadiran Posbankum menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum yang mudah dan gratis bagi warga.

“Dengan adanya Posbankum, masyarakat tidak perlu lagi takut atau bingung menghadapi masalah hukum. Mereka bisa berkonsultasi dan mendapatkan pendampingan awal tanpa biaya,” ujarnya.

Turut mendampingi Wali Kota, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Bontang, Andi Kurniawansah. Dalam kesempatan yang sama, Lurah Belimbing Dwi Andriyani dan Lurah Gunung Telihan Mochamad Cholid Hanafi juga menerima penghargaan sebagai peserta Peacemaker Justice Award 2025.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Kaltim, Ferry Gunawan, menyebut pembentukan Posbankum di tingkat kelurahan merupakan langkah strategis memperluas kesadaran hukum masyarakat dan memperkuat pembinaan hukum berbasis komunitas.

Langkah ini diharapkan menjadi fondasi awal bagi terwujudnya masyarakat Bontang yang lebih sadar hukum, inklusif, dan berkeadilan.