Debu putih halus yang menyelimuti sejumlah kawasan Balikpapan bukan hanya menempel di atap rumah dan kendaraan. Sejumlah warga mengaku mengalami tenggorokan gatal, sesak napas, hingga harus berulang kali membersihkan rumah setelah fenomena hujan debu yang diduga berkaitan dengan aktivitas kilang minyak RDMP Balikpapan pada 23-24 Juni 2026.
EKSPOSKALTIM, Balikpapan - Kesaksian demi kesaksian warga mulai bermunculan setelah hujan debu yang menyelimuti sejumlah kawasan Balikpapan Tengah dan Balikpapan Timur pada 23-24 Juni 2026.
Desakan agar investigasi hujan debu di Balikpapan dilakukan secara transparan pun semakin menguat. Gabungan organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari JATAM Kaltim, NUGAL Institute, LBH Samarinda, dan Trend Asia meminta Pertamina membuka seluruh informasi terkait insiden yang terjadi pada 23–24 Juni 2026 tersebut.
Adapun selain mengotori lingkungan permukiman, warga mengaku merasakan gangguan kesehatan dan aktivitas sehari-hari mereka ikut terdampak.
Seorang warga Sumber Rejo berinisial R mengaku melihat langsung partikel debu beterbangan dan menempel di sekitar rumahnya sejak Selasa siang hingga Rabu pagi.
"Iya saya melihat secara langsung abu itu beterbangan dan menempel di sekeliling rumah sejak siang pada hari Selasa bahkan sampai pagi hari di hari Rabu saat saya memulai aktivitas," ujarnya, mengutip hasil penelusuran koalisi masyarakat sipil yang dirilis, Jumat (26/6).
Menurut R, rumahnya berjarak sekitar empat kilometer dari kawasan kilang. Meski demikian, debu tetap masuk ke lingkungan tempat tinggalnya dan terbawa angin ke dalam rumah melalui celah pintu maupun jendela.
Akibatnya, ia dan keluarganya mulai merasakan tenggorokan kering, gatal, serta perih setelah menghirup udara yang bercampur partikel debu tersebut.
Keluhan serupa juga disampaikan SI, warga Kampung Kangkung, Sumber Rejo. Petani kangkung itu mengaku terkejut ketika mendapati teras rumah, kendaraan, dan lahan tanam miliknya tertutup debu berwarna putih.
"Kaget, saya kira ada gunung meletus. Tapi kan di Kalimantan ini enggak ada gunung. Baca berita baru tahu ada abu dari Pertamina," katanya.
SI mengaku sempat mengalami sesak napas dan beberapa hari terakhir memilih menggunakan masker saat beraktivitas.
"Sempat sesak napas juga saya kemarin, ini beberapa hari ya pakai masker terus," ujarnya.
Ia juga mengkhawatirkan dampak jangka panjang terhadap tanaman kangkung yang menjadi sumber penghasilannya apabila kejadian serupa kembali terjadi.
Keluhan warga juga datang dari kawasan RT 22 Kelurahan Karang Jati, Balikpapan Tengah. Sejumlah warga mengaku mengalami rasa perih pada saluran pernapasan saat debu menyelimuti lingkungan permukiman mereka.
Selain dampak kesehatan, warga menyebut harus mengeluarkan tenaga tambahan untuk membersihkan rumah, halaman, kendaraan hingga pakaian yang terlanjur dijemur. Beberapa pelaku usaha kecil dan warung makan juga mengeluhkan debu yang mengotori tempat usaha mereka.
Merespons berbagai kesaksian tersebut, sejumlah organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari JATAM Kaltim, NUGAL Institute, LBH Samarinda, dan Trend Asia mendesak Pertamina membuka secara transparan penyebab insiden, kronologi kejadian, hasil pemeriksaan, hingga hasil uji laboratorium material debu yang menyebar ke permukiman warga.
Mereka juga meminta pemerintah daerah dan pemerintah pusat membuka informasi mengenai langkah penanganan yang telah dilakukan serta membentuk tim investigasi independen yang melibatkan masyarakat sipil untuk memastikan penyelidikan berjalan objektif dan transparan.
Menurut koalisi, publik berhak mengetahui secara utuh penyebab insiden serta langkah mitigasi yang dijalankan untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.
Menurut koalisi, dampak yang dirasakan warga tidak hanya berkaitan dengan kesehatan. Masyarakat juga harus mengeluarkan tenaga dan waktu tambahan untuk membersihkan rumah, halaman, kendaraan, hingga pakaian yang terkena debu. Sejumlah pelaku usaha kecil, termasuk warung makan, disebut turut terdampak karena partikel debu mengotori area usaha mereka.
Karena itu, JATAM Kaltim, NUGAL Institute, LBH Samarinda, dan Trend Asia mendesak Pertamina mengungkap secara rinci penyebab utama insiden tersebut.
Mereka meminta perusahaan membuka kronologi lengkap kejadian, hasil inspeksi dan penanganan awal, rekaman CCTV di lokasi kejadian, data log book operasional, protokol koordinasi dengan pemerintah dan masyarakat, hingga hasil uji laboratorium material debu yang telah dilakukan.
Selain itu, organisasi masyarakat sipil tersebut juga mendesak Pertamina membuka dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), rencana pengelolaan lingkungan, serta langkah mitigasi yang dilakukan pascakejadian.
"Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan pemerintah pusat harus membuka standar operasional prosedur (SOP) serta protokol penanganan insiden yang telah dijalankan selama proses penanganan kasus," jelas koalisi.
Koalisi juga mendorong pembentukan tim independen yang melibatkan unsur masyarakat sipil guna memastikan proses investigasi berlangsung objektif, partisipatif, dan transparan.
"Publik berhak tahu faktor utama yang menjadi pemicu, apakah rencana kontinjensi Pertamina dijalankan sesuai standar atau tidak dalam merespons kejadian ini," tulis koalisi dalam pernyataannya.
Mereka menyatakan akan menempuh mekanisme permohonan informasi publik kepada Pertamina berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk memperoleh data terkait penyebab dan kronologi rinci insiden tersebut.
Sebelumnya, peristiwa hujan debu yang menyelimuti sejumlah kawasan Balikpapan terjadi pada 23 Juni 2026 dan memicu keluhan warga terkait gangguan pernapasan serta debu yang menempel di rumah dan kendaraan.
Hasil investigasi awal yang disampaikan Dinas Kesehatan Balikpapan menyebut material tersebut merupakan zeolit yang kaya aluminium silikat dan dinyatakan aman. Namun, sampel debu tetap dikirim ke Laboratorium Sucofindo Jakarta untuk pengujian lebih lanjut, sementara pemantauan kesehatan warga terus dilakukan.
Pertamina juga mengakui debu berkaitan dengan gangguan teknis saat uji coba salah satu unit kilang baru dan menyatakan telah menghentikan proses pengujian serta melakukan perbaikan peralatan. Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM sebelumnya juga menyatakan akan melakukan koordinasi dan pengecekan lapangan terkait insiden tersebut.
Teranyar, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur turut merespons peristiwa ini. "Segera tindaklanjut," singkat Jumhur, Jumat pagi tadi kepada media ini.




