Antrean Pertalite di sembilan kabupaten/kota kembali membuka persoalan kuota yang disebut jauh di bawah kebutuhan, khususnya daerah penghasil migas seperti Kalimantan Timur.
EKSPOSKALTIM, Samarinda – Antrean panjang BBM bersubsidi di sejumlah daerah Kalimantan Timur (Kaltim) mulai mengarah pada satu persoalan yang lebih mendasar, yakni kesenjangan antara kebutuhan daerah dengan kuota yang diterima.
Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kaltim bersama sejumlah pihak terkait tata kelola, pengawasan kuota, distribusi, hingga penanganan kelangkaan BBM bersubsidi, Rabu (30/9).
Dalam RDP tersebut, PT Pertamina Patra Niaga mengungkap kuota BBM yang diterima Kaltim hanya sebesar 529.000 kiloliter (KL). Angka itu jauh di bawah kebutuhan yang sebelumnya diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim berdasarkan permintaan masing-masing kabupaten/kota.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sabaruddin Panrecalle mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, Pemprov Kaltim sebelumnya telah mengusulkan kebutuhan kuota sekitar 1.000.299 KL.
Dengan demikian, terdapat selisih hampir 50 persen antara kuota yang tersedia dengan kebutuhan yang diajukan pemerintah daerah.
“Kuota yang kita dapatkan hanya 529.000 KL,” kata Sabaruddin usai RDP, Rabu (30/9) malam.
Menurut Sabaruddin, angka tersebut menjadi salah satu titik penting yang harus dibuka dalam melihat persoalan antrean BBM yang terjadi di Kaltim. Sebab, Pertamina Patra Niaga dalam posisi sebagai operator hanya dapat menyalurkan BBM berdasarkan kuota yang diberikan.
Ketika kuota tersebut telah habis, ruang bagi operator untuk memenuhi permintaan masyarakat juga menjadi terbatas.
“Berarti ada gap hampir 50 persen. Kuotanya itu ya segitu adanya ketika memang itu sudah habis ya mau diapain? Karena pemerintah provinsi sudah berkirim surat meminta itu,” ujarnya.
Temuan tersebut membuat Komisi II DPRD Kaltim mendorong agar usulan kuota sekitar 1 juta KL yang sebelumnya telah disampaikan Pemprov Kaltim segera diperjuangkan kembali.
Sabaruddin menilai persoalan antrean BBM bersubsidi tidak cukup diselesaikan hanya dengan intervensi di satu daerah. Balikpapan, kata dia, saat ini disebut telah berjalan dengan langkah penanganannya sendiri dan berhasil melakukan penambahan.
Namun, persoalan yang sama masih dihadapi sembilan kabupaten/kota lainnya. “Bagaimana pertanyaannya kepada kawan-kawan yang 9 Kabupaten Kota ini,” katanya.
Lihat postingan ini di Instagram
Menurut Sabaruddin, kondisi tersebut menjadi alasan Komisi II mengambil inisiatif untuk mempertemukan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan persoalan BBM bersubsidi.
RDP tersebut menghadirkan PT Pertamina Patra Niaga dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas). Komisi III DPRD Kaltim juga turut hadir dalam rapat tersebut.
Sementara Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dari pusat tidak dapat hadir mengingat undangan baru disampaikan sehari sebelumnya. Sabaruddin mengatakan pihak BPH Migas meminta izin karena membutuhkan waktu untuk merespons undangan tersebut.
Meski BPH Migas belum hadir, Sabaruddin mengatakan RDP tetap menghasilkan informasi penting mengenai posisi kuota Kaltim.
Tak Mau RDP Berhenti Jadi Formalitas
Sabaruddin menegaskan pembahasan tersebut tidak akan berhenti pada rapat selama dua hingga tiga jam. Menurutnya, panjangnya antrean Pertalite yang masih terjadi menunjukkan perlunya pembahasan lanjutan dengan data yang lebih lengkap.
“Yang jadi persoalan rata-rata masukan ini kepada publik bahwa Pertalite ini antrinya menjulur ke mana-mana,” katanya.
Karena itu, Komisi II akan meminta Pertamina Patra Niaga membuka lebih jauh persoalan kuota serta kebutuhan BBM di Kaltim.
Komisi II berencana membuat berita acara hasil RDP untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pihak terkait, termasuk BPH Migas. Bahkan, Sabaruddin menyebut pembahasan juga akan diarahkan ke Komisi XII DPR RI yang memiliki kewenangan pada sektor energi.
Menurutnya, persoalan tidak boleh berhenti pada satu jenis BBM saja. Komisi II juga ingin mengetahui secara utuh berapa kebutuhan dan kuota BBM jenis lainnya di Kaltim.
“Intinya dalam waktu dekat ini kami coba meminta,” tutupnya.
.jpeg)
