Butuh waktu 44 tahun, naskah kilat 6 hari, dan pembuktian arsip Belanda untuk patahkan surat keberatan internal. Cicit Sultan Ibrahim Chaliluddin buka-bukaan soal dinamika pengusulan Pahlawan Nasional Paser dan seruan akhiri konflik trah kesultanan.
EKSPOSKALTIM, PASER – Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Sultan Ibrahim Chaliluddin bukan sekadar pengakuan negara atas perjuangan tokoh asal Paser, Kalimantan Timur (Kaltim), melainkan juga menjadi akhir dari perjalanan panjang pengusulan yang telah dirintis sejak 1982.
Pihak keluarga menyebut proses tersebut melewati berbagai tahapan, pergantian pemerintahan, pengumpulan arsip sejarah, hingga penyusunan naskah akademik sebelum akhirnya Presiden Prabowo Subianto menetapkan Sultan Ibrahim Chaliluddin sebagai salah satu dari 18 penerima gelar Pahlawan Nasional pada 10 November 2026.
Cicit Sultan Ibrahim Chaliluddin sekaligus Ketua Dewan Pangeran Keluarga Besar Sultan Ibrahim Chaliluddin, Adjie Benni Syarief Fiermansyah Chaliludin, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses tersebut.
Ucapan itu ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Paser, Pemerintah Provinsi Kaltim, jajaran dinas sosial, dinas pendidikan dan kebudayaan, tokoh adat, sejarawan, hingga keluarga besar Kesultanan Paser dan masyarakat yang memberikan dukungan.
"Alhamdulillah, di tahun 2026 ini secara resmi menjadi salah satu dari 18 penerima Gelar Pahlawan Nasional dari Presiden Republik Indonesia," ungkap Adjie dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (10/11/2026).
Menurut Adjie, perjalanan pengusulan Sultan Ibrahim Chaliluddin bahkan telah dimulai sekitar 44 tahun lalu. Rintisan awalnya berlangsung pada 1982 melalui Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang meminta tim penulis dari Kaltim menyusun sejarah perlawanan tokoh lokal terhadap kolonialisme.
Pada periode tersebut, Moh. Noor ARS bersama tim penulis Kaltim menyusun sejarah perjuangan tiga tokoh, yakni Sultan Kutai Aji Muhammad Salehuddin, Pangeran Panji Nata Kesuma dari Paser, serta Sultan Sambaliung Raja Alam Sultan Alimudin.
Namun, berdasarkan evaluasi tim penilai IDSN pada 15–18 Desember 1982, hanya perjuangan Raja Alam yang saat itu dinyatakan memenuhi penilaian pemerintah pusat.
Perjalanan berlanjut pada 11 November 1993 ketika Pemprov Kaltim menggelar diskusi panel untuk menetapkan calon pahlawan nasional. Kemudian, pada 4 Januari 1994, Gubernur Kaltim saat itu, H.M. Ardans, secara resmi mengusulkan Raja Alam, Awang Long, dan Sultan Ibrahim Chaliluddin sebagai calon Pahlawan Nasional.
Meski belum berhasil memperoleh gelar tersebut, Sultan Ibrahim mendapatkan Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie.
Penghargaan itu diberikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 077/TK/Tahun 1999 tertanggal 13 Agustus 1999. Dua tokoh Kaltim lainnya, Raja Alam dan Awang Long, juga menerima tanda kehormatan serupa.
Setelah itu, pengusulan gelar Pahlawan Nasional bagi Sultan Ibrahim kembali mencuat pada 9 Mei 2014. Adjie menyebut sejarawan sekaligus wartawan senior Kaltim, Sofwan Asnawi, ketika itu menulis artikel berjudul Sultan Ibrahim Khaliluddin Pantas Jadi Pahlawan Nasional.
Sofwan bahkan telah menyusun buku mengenai perjuangan Sultan Ibrahim dan mengupayakan penerbitannya melalui Pemerintah Kabupaten Paser. Namun, upaya tersebut tidak sempat terwujud karena Sofwan meninggal dunia sebelum rencana itu terealisasi.
Kembali Diperjuangkan Sejak 2021
Upaya pengusulan kembali bergerak pada 2021. Adjie mengungkapkan dirinya diundang Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim sebagai narasumber dalam seminar sosialisasi cagar budaya di Paser pada 2 Juli 2021 untuk memaparkan sejarah perjuangan Sultan Ibrahim.
Kegiatan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan permintaan penyusunan buku mengenai perjuangan sang Sultan melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser.
Proses pengusulan secara resmi kembali berjalan pada 16 Agustus 2024, ketika Bupati Paser dr. Fahmi Fadli menerbitkan Keputusan Bupati Paser Nomor 100.3.3.2/KEP-787/2024 tentang Pembentukan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD).
Tim tersebut bertugas meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen, mengkaji kelayakan calon penerima gelar, hingga memberikan rekomendasi kepada bupati.
Pembentukan TP2GD kemudian melahirkan dua kegiatan seminar. Seminar tingkat lokal digelar di Paser pada 25 November 2024 dan secara resmi mengusulkan Sultan Ibrahim sebagai calon Pahlawan Nasional.
Selanjutnya, seminar nasional berlangsung di Balikpapan pada 20 November 2025 dengan melibatkan perwakilan dinas sosial kabupaten dan kota se-Kaltim.
Untuk memenuhi persyaratan administrasi dan sejarah, penyusunan naskah akademik kemudian dipercayakan kepada Lembaga Studi Sejarah Lokal Komunitas Samarinda Bahari (Lasaloka-KSB) yang melibatkan sejarawan Muhammad Sarip dan timnya.
Menurut Adjie, naskah akademik tersebut berhasil diselesaikan dalam enam hari dan diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Paser pada 27 April 2026.
Namun, proses belum selesai. Pada 27 Juli 2026, Dinas Sosial Paser menyampaikan hasil peninjauan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) yang meminta sejumlah revisi. Perbaikan naskah kemudian diselesaikan pada 31 Juli 2026.
Setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap dan dokumen diserahkan ke Kementerian Sosial, proses pengusulan akhirnya mencapai hasil pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026.
Keluarga Tanggapi Keberatan dan Ajak Akhiri Persaingan
Di balik keberhasilan tersebut, Adjie mengungkapkan bahwa selama proses pengusulan terdapat surat keberatan dari pihak tertentu yang juga diterima keluarga.
Ia menyatakan telah memberikan penjelasan kepada pemerintah dengan menyertakan bukti-bukti autentik, termasuk arsip dan catatan pemerintah kolonial Belanda mengenai perjuangan Sultan Ibrahim Chaliluddin.
Menurut Adjie, dokumen kolonial tersebut mencatat perlawanan Sultan Ibrahim hingga dirinya dicap sebagai pemberontak dan dijatuhi hukuman pengasingan seumur hidup.
"Kami pun sudah menjelaskan ke pemerintah terhadap isi surat tersebut dengan menjawabnya berdasarkan bukti-bukti otentik yang kami miliki disertai bukti banyaknya catatan/arsip dari pemerintah kolonial Belanda," ungkapnya.
Adjie juga menyampaikan pesan agar persaingan politik yang berakar dari masa kerajaan dan kesultanan tidak terus diwariskan kepada generasi berikutnya.
Ia mengajak seluruh keluarga besar Kesultanan Paser untuk mengakhiri gesekan masa lalu dan mengedepankan persaudaraan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Adjie secara khusus menyatakan menghormati sejumlah pihak yang saat ini mengklaim sebagai Sultan Paser dan didukung lembaga adat masing-masing. Ia berharap seluruh pihak dapat saling menghargai dan mengesampingkan ego.
Ia mencontohkan dukungan Sultan Aji Jarnawi dan Sultan Aji Burhan yang menurutnya tidak hanya disampaikan secara lisan, tetapi juga melalui tanda tangan persetujuan terhadap pencalonan Sultan Ibrahim dalam seminar lokal pada 25 November 2024.
Adjie turut menyampaikan penghormatan kepada Sultan Aji Norhanuddin.
"Zaman telah berubah, saat ini kita tidak berada di masa kerajaan/kesultanan. Sekarang kita hidup bersama dalam satu keluarga besar, satu naungan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita akhiri persaingan dan gesekan politik di masa lalu," pesannya.
Meski Sultan Ibrahim kini menjadi tokoh pertama dari Paser yang memperoleh gelar Pahlawan Nasional dan tokoh kedua dari Kaltim, Adjie menegaskan perjuangan mengangkat sejarah tokoh daerah tidak berhenti sampai di sini.
Ia menyatakan siap berbagi koleksi arsip kolonial Belanda yang dimilikinya untuk mendukung pengusulan tokoh-tokoh Paser lainnya yang memiliki rekam jejak perjuangan dan bukti sejarah yang kuat.
"Sebagai orang yang memiliki banyak koleksi arsip kolonial Belanda, tentunya saya akan sangat senang jika diminta untuk sharing (berbagi) data demi mendukung tokoh Paser berikutnya untuk dijadikan Pahlawan Nasional," pungkas Adjie.
