MUI resmi tetapkan fatwa haram untuk vape, namun Pemkot Samarinda nyatakan tidak ingin terburu-buru menerbitkannya ke dalam regulasi daerah.
EKSPOSKALTIM, Samarinda — Dorongan pembatasan rokok elektrik atau vape setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan keharamannya belum membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda buru-buru menyiapkan regulasi. Wali Kota Andi Harun menilai penerjemahan fatwa ke dalam kebijakan pemerintah membutuhkan pertimbangan lebih luas, mulai dari kepastian hukum, kondisi sosial masyarakat, hingga konsekuensi ekonomi.
Menurut orang nomor satu di Samarinda itu, persoalan ini bukan semata menyangkut penerimaan pemerintah terhadap fatwa keagamaan, melainkan bagaimana sebuah rekomendasi dapat diterapkan menjadi aturan yang memiliki dasar hukum dan dapat dijalankan secara efektif. Terlebih menurut Andi Harun, kebijakan pembatasan vape berpotensi bersinggungan dengan aktivitas perdagangan dan keberlangsungan pelaku usaha, termasuk UMKM.
Andi Harun mengatakan, Pemkot Samarinda belum menentukan langkah regulasi yang akan ditempuh. Pihaknya terlebih dahulu akan mempelajari salinan fatwa secara utuh, sebelum mengoordinasikan tindak lanjut bersama sejumlah elemen masyarakat.
"Saya mau cari dulu lengkapnya fatwanya baru nanti kami koordinasikan," kata Andi Harun baru-baru ini.
Menurutnya, pembentukan peraturan tidak dapat dilakukan hanya dengan menjadikan fatwa sebagai satu-satunya pijakan. Pemerintah harus memastikan seluruh kajian yang menjadi dasar penyusunan regulasi telah matang. Sebab, peraturan yang memiliki sifat memaksa harus ditopang argumentasi hukum sekaligus pemahaman terhadap kondisi masyarakat yang akan menjadi objek pengaturannya.
"Kita harus memikirkannya secara komprehensif. Dan kita harus yakini bahwa ketika peraturan ini dibuat, sebelumnya memastikan bahwa semua kajian, apakah itu kajian yuridisnya, kajian sosiologisnya, juga harus tuntas," jelasnya.
Ia mengingatkan, regulasi yang disusun tanpa kematangan kajian justru berisiko menimbulkan persoalan dalam penerapannya. Karena itu, Pemkot tidak ingin terburu-buru membentuk aturan sebelum memahami secara menyeluruh substansi fatwa dan konsekuensi hukumnya.
"Karena kita tidak bisa hanya membacanya di berita tanpa melihat seluruh klausa isi utuh dari fatwa itu," ungkapnya.
Pertimbangkan Dampak Ekonomi dan Batas Ranah Hukum
Selain aspek yuridis dan sosiologis, dampak ekonomi menjadi pertimbangan yang tidak bisa dikesampingkan. Andi Harun menyadari, kebijakan yang menyentuh peredaran maupun penggunaan vape dapat berimplikasi terhadap kegiatan usaha. Karena itu, kajian ekonomi juga diperlukan sebelum pemerintah menentukan bentuk intervensi.
"Ya jadi kita tidak boleh tergesa-gesa terburu-buru, tapi kita harus dahului dengan melakukan kajian berbagai aspek," tegasnya.
Untuk memperdalam persoalan tersebut, Pemkot juga membuka kemungkinan berkoordinasi dengan MUI Kota Samarinda serta elemen masyarakat lainnya. Langkah itu dinilai penting agar pemerintah tidak hanya memahami alasan keagamaan di balik penetapan fatwa, tetapi juga dapat memetakan implikasinya apabila ditindaklanjuti melalui kebijakan daerah.
Andi Harun menegaskan, fatwa MUI dan peraturan wali kota berada dalam ranah hukum yang berbeda. Fatwa merupakan pandangan hukum dalam perspektif syariah, sedangkan peraturan wali kota merupakan produk hukum positif yang memiliki konsekuensi mengikat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
"Jadi tidak bisa dalam konteks ilmu hukum itu dipahami bahwa ketika sudah ada fatwa, lalu kemudian seolah-olah wajib kita buat peraturan. Karena berbeda," pungkasnya.



