EKSPOSKALTIM, Bontang – Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan menggenjot pencapain program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), atau yang lebih dikenal dengan program bedah rumah.
Sedikitnya 2000 unit rumah di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan diberi bantuan di tahun 2016 ini, melalui program yang dirilis guna menyelesaikan masalah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kalimantan Timur.
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah dan pembangunan baru, dilihat dari kualitas atap, lantai, dan dinding rumah untuk dapat memenuhi syarat kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan.
Tim Lider Konsultan Manager Provinsi, Teah Pidianku, menyebutkan Kota Bontang sebagai salah satu penerima dana program mendapat bantuan untuk 250 unit rumah, terbagi dalam 4 kelurahan yang ada di 3 Kecamatan.
Teah Pidianku merincikan jumlah rumah penerima disetiap kelurahan diantaranya Kelurahan Tanjung Laut Indah sebanyak 60 unit, Kelurahan Tanjung Laut 46 unit, Kelurahan Berebas Pantai 76 unit, dan Kelurahan Loktuan 68 unit.
Diimbuhkannya, setiap penerima dana bantuan tersebut harus memenuhi sejumlah syarat dan kriteria yang telah ditentukan.
“Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga, memiliki atau menguasai tanah secara legal tidak dalam status sengketa, sesusai tata ruang, kondisi rumah tidak layak, berpenghasilan minim, bersedia membentuk kelompok dan bersedia membuat pernyataan,” kata Teah Pidianku merincikan, saat ditemui Eksposkaltim di Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Jum’at (9/9) lalu.
Nominal bantuan yang diterima satu unit rumah tergantung dari kategori kerusakan. Rumah rusak total atau seluruh komponen bangunan baik struktur dan non struktur rusak akan mendapatkan bantuan senilai 15 juta. Untuk kategori rumah rusak sedang mendapatkan dana senilai 10 juta, sedangkan kategori rumah rusak ringan mendapatkan dana bantuan senilai 7,5 juta.
“Untuk mengetahui masyarakat yang rumahnya dalam kondisi seperti itu kami pun melibatkan sejumlah pihak baik dari Tim Tenis Penilai Kabupaten/Kota, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bontang, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang dan Lurah, Ketua Rukun Tetangga (RT),” ujarnya.
Ditegaskan Teah Pidianku, pihaknya hanya menyediakan dana pembangunan, sedangkan untuk dana pembangunan tidak disediakan. “Dari awal ditegaskan kepada para calon penerima BSPS ini, mereka harus menyiapkan kelompok pekerja dari gotong royong masyarakat,” cetusnya.
