PORTAL BERITA ONLINE NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE BERANI BEDA..!! MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

Lubang Eks Tambang di Kaltim Makan Korban ke-57, Samsun Bongkar Celah Fatal Jamrek

Home Berita Lubang Eks Tambang Di Kal ...

Biaya pemulihan lingkungan tembus Rp1 miliar per hektare, nyatanya jaminan reklamasi cuma dipatok sekitar Rp150 juta. 


Lubang Eks Tambang di Kaltim Makan Korban ke-57, Samsun Bongkar Celah Fatal Jamrek
ILUSTRASI salah satu lokasi void eks tambang di Samarinda yang juga memakan korban jiwa. Ekspos Kaltim/Sintya

EKSPOSKALTIM, Samarinda – Total korban meninggal akibat tenggelam di void atau lubang bekas galian tambang di Kalimantan Timur (Kaltim) telah mencapai 57 orang. Daftar panjang tersebut bertambah usai seorang siswi berusia 13 tahun di Samboja Barat, Kutai Kartanegara, tewas tenggelam di kolam bekas galian tambang milik PT Lembuswana Perkasa.

Rentetan peristiwa tersebut kembali menyoroti tanggung jawab perusahaan dan pemerintah dalam memastikan lubang bekas tambang tidak menjadi ancaman bagi keselamatan masyarakat. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, menilai persoalan itu semestinya sudah diantisipasi sejak proses penerbitan izin pertambangan, termasuk melalui kewajiban reklamasi yang dibebankan kepada perusahaan.

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, risiko kerusakan lingkungan dan keberadaan lubang bekas tambang merupakan konsekuensi yang seharusnya diperhitungkan pemerintah sebelum memberikan izin. Salah satu instrumen untuk mengantisipasi dampak tersebut adalah jaminan reklamasi yang wajib disiapkan perusahaan.

Namun menurutnya, nilai jaminan reklamasi yang ditempatkan perusahaan saat ini belum sebanding dengan biaya pemulihan lingkungan. Ketimpangan itu berpotensi membuat perusahaan yang tidak bertanggung jawab memilih meninggalkan lubang tambang daripada menanggung biaya penutupan dan pemulihan yang jauh lebih besar.

Samsun mencontohkan, apabila jaminan reklamasi ditetapkan sekitar Rp150 juta per hektare, nilai tersebut tidak akan cukup untuk memperbaiki kerusakan lingkungan. Sebab, biaya pemulihan pada luasan yang sama diperkirakan dapat mencapai Rp1 miliar.

“Kerusakan lingkungan yang kita alami itu jauh lebih mahal dibandingkan jaminan reklamasi pascatambang yang dijaminkan oleh perusahaan tambang kepada pemerintah,” ujarnya.

Kesenjangan tersebut, lanjut Samsun, membuat perusahaan dapat mengambil pilihan untuk tidak menyelesaikan kewajiban reklamasi. Mereka cukup membiarkan dana jaminan tetap berada di pemerintah tanpa mengambilnya kembali, sementara lubang bekas galian yang ditinggalkan tetap menyimpan risiko bagi warga sekitar.

“Untuk memperbaiki lingkungannya itu bisa habis Rp1 miliar dalam satu hektare. Ya, mending ditinggalkan saja jaminan reklamasi di pemerintah, enggak usah diambil, mereka pergi. Akhirnya yang terdampak? Ya, masyarakat,” kata Samsun.

Padahal, menurutnya, penanganan lubang bekas tambang semestinya telah direncanakan dalam dokumen teknis pertambangan, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Perusahaan harus menjalankan kewajiban pengelolaan lingkungan, termasuk menutup void sesuai ketentuan dan meminimalkan potensi kecelakaan.

Ia mengakui tidak seluruh lubang bekas tambang dapat langsung ditutup. Namun, kondisi tersebut bukan alasan untuk membiarkan void tanpa upaya pengamanan dan pencegahan. Risiko yang muncul harus diminimalkan melalui pelaksanaan kewajiban perusahaan sebagaimana telah diatur dalam dokumen perencanaan pertambangan.

Samsun juga mengingatkan agar masyarakat tidak ditempatkan sebagai pihak yang disalahkan ketika kecelakaan terjadi di sekitar lubang tambang. Terlebih, kawasan yang kini menjadi wilayah pertambangan merupakan ruang hidup warga sebelum aktivitas perusahaan hadir.

“Mulai dari pengeluaran izinnya juga sudah salah. Yang mengeluarkan RKAB juga salah, yang kerja apalagi. Jangan salahkan penduduk yang kemudian main di sekitar lubang tambang. Karena itu memang dunianya mereka,” tegasnya.

Menurutnya, persoalan tersebut harus dilihat dari rangkaian tanggung jawab, mulai dari penerbitan izin, persetujuan rencana kerja, hingga pelaksanaan kegiatan pertambangan.

Karena itu, tidak tepat apabila masyarakat yang menjadi korban justru kembali dibebani kesalahan karena berada atau beraktivitas di sekitar lubang tambang.

“Sebelumnya, sebelum ada tambang, mereka memang sudah ada di situ. Jangan kembali salahkan lagi masyarakat sudah kehilangan nyawa, masih harus disalahkan, ‘ini salahmu main di situ’. Kan enggak begitu konsepnya,” sambung Samsun. 

Jaminan Reklamasi Perlu Dievaluasi

Terkait pengawasan pemerintah, Samsun menilai pengendalian aktivitas pertambangan tidak bisa dimaknai sebagai keharusan petugas untuk berjaga selama 24 jam di setiap lokasi.

Luas wilayah Kaltim membuat pemantauan langsung terhadap seluruh kawasan pertambangan setiap hari sulit dilakukan. Karena itu, regulasi dan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku menjadi instrumen penting dalam mencegah kecelakaan.

“Kalau ngawasin 24 jam, ‘Woi, jangan main di situ! Woi, jangan...’ Enggak bisa. Pengawasan terhadap perusahaan kan sudah ada regulasinya. Selama perusahaan tersebut mematuhi dari ketentuan yang diberlakukan, mestinya aman,” ujarnya.

Namun, ia menilai kecelakaan tetap dapat terjadi ketika perusahaan tidak menjalankan ketentuan tersebut. Kondisi inilah yang menurutnya perlu menjadi perhatian dalam evaluasi kebijakan pertambangan, terutama menyangkut besaran jaminan reklamasi.

Samsun mendorong agar nilai jaminan reklamasi ditingkatkan, khususnya untuk pertambangan mineral dan batu bara yang memiliki nilai ekonomis tinggi sekaligus daya rusak lingkungan besar.

Dengan nilai jaminan yang lebih sebanding dengan kebutuhan pemulihan, perusahaan diharapkan memiliki konsekuensi lebih besar apabila tidak menuntaskan kewajiban reklamasi.

“Supaya juga mereka mikir, kalau enggak diselesaikan jaminan reklamasinya akan terbuang sia-sia,” jelasnya.

Ia menilai, selama nilai jaminan reklamasi masih jauh di bawah biaya pemulihan, instrumen tersebut belum cukup memberikan dorongan bagi perusahaan untuk menuntaskan kewajibannya.

Sebab, perusahaan justru dapat menganggap lebih menguntungkan membiarkan dana jaminan tetap berada di pemerintah daripada mengeluarkan biaya tambahan untuk memulihkan lingkungan.

“Tapi hari ini jaminan reklamasinya terlalu kecil sehingga dipikir, ‘Ah, sudahlah, tabung aja di pemerintah.’ Akhirnya enggak harus diambil,” pungkasnya.

Sebelumnya, JATAM Kaltim turut mengecam kematian Adiba Salsabila (13), siswi MTs As-Salam Samboja, yang tenggelam di kolam bekas tambang milik PT Lembuswana Perkasa di Kilometer 45, Samboja Barat, Kutai Kartanegara. Peristiwa itu menambah daftar korban jiwa lubang tambang di Kaltim menjadi 57 orang. 

 
 
 
Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Ekspos Kaltim (@eksposkaltim)

 

Organisasi lingkungan tersebut menyoroti rekam jejak persoalan keselamatan dan lingkungan perusahaan. Sejak Desember 2022 hingga Juni 2023, warga Bukit Merdeka telah berulang kali memprotes keberadaan lubang tambang dekat permukiman.

DPRD Kaltim juga pernah melakukan inspeksi dan RDP, sementara perusahaan menyampaikan komitmen menutup lubang, memasang pagar, serta memperbaiki pengelolaan air.

Namun, warga kembali memblokade jalan hauling pada Juni 2023 karena tuntutan belum terealisasi dan rumah mereka mengalami keretakan akibat pergeseran tanah.

JATAM meminta kematian Adiba tidak dianggap sekadar kecelakaan atau musibah. Mereka mendesak penegak hukum mengusut dugaan kelalaian korporasi berdasarkan UU Minerba dan ketentuan KUHP, termasuk menelusuri pertanggungjawaban perusahaan, pengurus, pemegang kendali, hingga pemilik manfaat.

"Pemerintah pusat dan daerah harus menjamin keselamatan serta keadilan bagi keluarga korban," jelas Dinamisator JATAM Kaltim, Mustari Sihombing kepada media ini. 


Editor : Maulana

Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%0%0%
Sebelumnya :