EKSPOSKALTIM, Balikpapan - Forum Peduli Teluk Balikpapan (FPTB) kembali melayangkan protes terhadap proyek pembangunan jembatan Pulau Balang Balikpapan-Penajam Paser Utara (PPU) yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Kilometer 13, Balikpapan Utara.
Pembangunan tersebut dianggap kurang memedulikan dampak terhadap lingkungan hidup sekitaran kawasan yang berbatasan langsung dengan Teluk Balikpapan tersebut. Sementara diketahui, kawasan Teluk Balikpapan sendiri merupakan satu satunya kawasan di Balikpapan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi (high biodiversity). Beragam satwa langka sebut saja bekantan, dugong, lumba air tawar atau pesut bermukim di kawasan tersebut. Pun demikian, disana juga merupakan kawasan dengan populasi hutan mangrove primer terbesar yang ada di Indonesia.
Dan berdasarkan kajian yang dilakukan FPTB, populasi habitat laut disana mendesak untuk diberikan perlindungan. “Karena pembangunan jembatan yang tidak memperhatikan dampak lingkungan secara tepat menjadi ancaman terbesar bagi kawasan Teluk Balikpapan,” jelas Husain.
Sebelumnya surat protes sendiri telah dimasukan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Balikpapan pada Selasa (21/2) lalu. Isinya terkait dengan kegiatan pemancangan tiang, pada proyek jembatan pulau Balang pada posisi bentang panjang. “Namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Kami mempertanyakan komitmen pemerintah yang katanya mau melindungi keanekaragaman hayati yang ada disana,” jelas Husain kepada EKSPOSKaltim, Kamis (23/2) malam.
Terhadap pembangunan jembatan penghubung Balikpapan-PPU, kata Husain, pihaknya lebih menyetujui opsi pembangunan jembatan di kawasan Tanjung Batu-Gunung Steleng. “Jauh lebih ekonomis dan ramah lingkungan,” kata dia.
Meski demikian, mengingat proyek pembangunan jembatan yang sekarang telah berjalan, pihaknya hanya akan menawarkan program tools Marine Mammal Observer (MMO) guna meminimalisir dampak pembangunan jembatan. Metode ini bertujuan untuk meminimalkan dampak sebuah proyek di laut terhadap habitat mamalia laut yang ada disekitar proyek.
Sebelumnya tawaran serupa telah disetujui oleh Pemkot Balikpapan pada 25 April 2016 di kantor DLH Balikpapan. Proyek pemancangan tiang jembatan Pulau Balang sedianya akan menggunakan tools MMO. “Sejauh ini ada 14 tiang pancang yang sudah terpasang namun konfirmasi dari mereka itu hanyalah tiang casing saja, namun tetap saja berdampak jika tools MMO tak diterapkan,” tambah Husain.
Sejauh ini, lanjut Husain menjelaskan, dampak negatif dari pembangunan jembatan sudah mulai terlihat. Misalnya, erosi tanah, pencemaran dan sedimentasi. "Ada empat sungai yang yang tercemar yaitu Sungai Puda, Tengah, Berenga dan Tempadung. Peningkatan kandungan sedimen membuat air berwarna kuning dan kekeruhan air," kata Husein.
"Dari awal pembangunan proyek ini, kami telah berupaya memberikan warning tentang pentingnya manajemen proyek memperhatikan habitat mamalia laut yang ada di Teluk Balikpapan bersama beberapa rekan yang ahli seperti yayasan konservasi (RASI)," ujarnya.
Terkait persoalan mamalia laut, DLH sebelumnya pernah memfasilitasi kunjungan lapangan bersama tim Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) dan kontraktor pelaksana proyek pembangunan jembatan. Kunjungan lapangan pada 18 November 2016 itu menghasilkan dua kesepakatan lisan. Antara lain, Kementerian PUPR selaku pengguna anggaran menyambut baik upaya FPTB dalam melakukan pemantauan mamalia laut khususnya mamalia jenis pesut pada proyek Jembatan Pulau Balang.
Hal-hal terkait teknis pelaksanaan pemantauan mamalia laut ini akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan tim Kementerian PUPR yang bertugas di lapangan bersama dengan DLH Kota Balikpapan dan FPTB sendiri.
Dan yang kedua dukungan rill Pemkot melalui DLH akan dituangkan dalam bentuk Surat Rekomendasi pemantauan mamalia laut oleh FPTB yang akan dilakukan secara swadaya oleh FPTB.
