EKSPOSKALTIM, Bontang - Menanggapi adanya aksi walk out dari sejumlah unsur Aliansi Masyarakat Bontang Menggugat (AMBM), Muqrim selaku penanggung jawab angkat bicara. 

Ia menghargai keputusan yang diambil sejumlah elemen masyarakat, diantaranya Forum RT Bontang Utara, dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bontang. 

“Itu wajar. Kami tidak bisa memaksakan apa yang menjadi pilihan mereka,” ujarnya di Kantor Ekspos Kaltim, Jalan HM Ardans Kelurahan Satimpo Bontang Selatan, Jumat (12/5) siang. 

Aksi demo jilid II oleh sejumlah mahasiswa pada Senin (15/5) mendatang, Muqrim menganggap itu adalah hak warga negara yang dilindungi Undang-Undang (UU) 9/1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. “Itu hak mereka kami tidak bisa melarang,” terangnya. 

Terkait kesepakatan awal, pihaknya menyatakan tetap akan mengakomodasi semaksimal mungkin. “Tinggal kami lakukan pengawalan terkait kesepakatan antara AMBM dan pemerintah yang disaksikan Ketua DPRD beserta sejumlah perwakilan anggota dewan yang ikut hadir,” pungkasnya. 

Sebelumnya, tuntutan AMBM agar penyesuaian tarif air PDAM dilakukan setelah Idul Fitri, dipenuhi Wali Kota Bontang, Neni Moerniani. Wali Kota Neni sepakat, kenaikan tarif dasar air dilakukan setelah Juli mendatang.

Keputusan ini disampaikan langsung Neni saat menghadiri dialog bersama perwakilan AMBM di sebuah warung kopi di jalan Brigjen Katamso, Kamis (11/5) siang.