EKSPOSKALTIM, Samarinda - Upaya Pemerintah Kota Samarinda menjadikan aparatur sipil negara (ASN) sebagai contoh program parkir berlangganan tersandung.

Lebih dari 700 pegawai belum masuk pendataan, sebagian besar berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).

Fakta itu diungkap Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri di tengah proses konsolidasi ASN sebagai kelompok awal penerapan parkir berlangganan.

"Sebelumnya kita minta ada beberapa parkir berlangganan yang belum masuk itu 700 sekian, itu kebanyakan di Dinas Pendidikan," ujar Saefuddin.

Padahal, rekapitulasi data di lingkungan Pemkot sejatinya telah dilakukan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda Hotmarulitua Manalu mengatakan, semua organisasi perangkat daerah (OPD) telah diminta mengumpulkan data pegawainya.

"Penyusunan perekapan data sudah, khususnya yang untuk kondisi pemerintah kota itu sudah kita dapat rekap dan ada semua dinas yang mengumpulkan," ujar Manalu kepada EksposKaltim.

Menurut Manalu, pelibatan pegawai pemkot pada tahap awal bukan sekadar memenuhi target.

Pemerintah ingin ASN menjadi contoh nyata bagi masyarakat dalam sistem pembayaran parkir baru.

"Supaya memberi contoh juga kepada masyarakat. Karena pegawai pemkot itu semua adalah masyarakat juga, kan? Pasti akan menggunakan parkir di badan jalan," katanya.

Dengan menggunakan kartu parkir berlangganan, ASN diharapkan bisa menjelaskan manfaat berdasarkan pengalaman sendiri, bukan sekadar sosialisasi dari pemerintah.

"Sama halnya kita mau produk suatu produk apa pun, itu kan self marketing-nya setelah kita merasakan sendiri atau mencoba. Tidak mungkin kita menjual suatu marketing atau suatu produk tanpa kita merasakan sendiri manfaatnya," sambungnya.

Untuk mengejar 700 pegawai yang belum terdata, Saefuddin meminta Disdikbud dan Dishub menggelar pertemuan daring dengan seluruh tenaga pendidik.

Tujuannya memberi pemahaman soal tujuan program sekaligus mempercepat pendataan kelompok besar tersebut.

Ia menegaskan keterlibatan ASN dan PPPK paruh waktu diperlukan agar pemerintah bisa menunjukkan pelaksanaan program sebelum mengajak warga luas.

"Memberi contoh kepada masyarakat, biar masyarakat juga ngerti dan masyarakat nantinya juga paham. Karena pegawainya juga ikut serta parkir berlangganan," pungkasnya.