Banjarbaru, EKSPOSKALTIM – Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Walhi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah menggelar aksi di Jembatan Barito, Minggu (1/6). Aksi ini menjadi pengingat atas kegagalan negara menanggulangi krisis iklim dan kerusakan ekologis di Kalimantan.

Sungai Barito, nadi kehidupan masyarakat lokal sekaligus Daerah Aliran Sungai (DAS) strategis, kini berada di ambang krisis ekologis. Hutan hujan tropis yang dulu mengelilinginya terus tergerus deforestasi akibat ekspansi pertambangan batubara dan aktivitas ekstraktif lainnya.

Setiap hari, ratusan tongkang batubara melintasi sungai ini, mengangkut kekayaan alam keluar Kalimantan. Sebaliknya, yang tertinggal adalah kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan meningkatnya bencana ekologis bagi masyarakat setempat.

Dalam dua dekade terakhir, pemantauan Walhi menunjukkan laju deforestasi di Kalimantan Selatan dan Tengah melonjak seiring meluasnya konsesi tambang. Lahan-lahan yang dulu menjadi ruang hidup masyarakat adat kini berubah menjadi lubang tambang, jalan hauling, dan terminal batubara.

Data terbaru dari Auriga Nusantara mencatat, pada 2023 Kalimantan Selatan kehilangan 16.067 hektar hutan. Sementara di Kalimantan Tengah, deforestasi sepanjang 2023–2024 mencapai lebih dari 63.000 hektar. Kalimantan kini tercatat sebagai pulau dengan tingkat kehilangan hutan tertinggi di Indonesia.

Di Kalsel, Walhi mencatat 399 ribu hektar lahan sudah dibebani izin tambang. Bahkan kawasan karst seluas 356 ribu hektar ikut terancam. Di Kalteng, total izin tambang batubara mencapai 1 juta hektare, sebagian besar berada di DAS Barito.

“Setiap batang kayu yang tumbang untuk tambang batubara adalah simbol kegagalan negara dalam melindungi rakyat dan lingkungan hidupnya,” tegas Raden Rafiq, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Selatan.

Menurutnya, krisis ini makin parah akibat lemahnya pengawasan dan hukum yang berpihak pada korporasi. Di Kalimantan Tengah, tambang bahkan menjangkau kawasan gambut dan sempadan sungai, wilayah yang semestinya dilindungi secara ekologis.

“Deforestasi tidak hanya menghancurkan hutan dan keanekaragaman hayati, tapi juga mempercepat krisis iklim dan memperparah kerentanan masyarakat adat terhadap bencana. Pemerintah sering kali justru memihak modal dan menjadi bagian dari konflik agraria yang masif,” kata Bayu Herinata, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah.

Aksi simbolik Walhi di Jembatan Barito ditandai dengan pembentangan spanduk bertuliskan: “Hentikan Deforestasi, Tambang Merusak Hutan, Sungai dan Masa Depan Masyarakat Adat. Transisi Energi Sekarang. Save Meratus #EndCoalNow.” Mereka juga melakukan susur Sungai Barito di antara tongkang batubara, menggambarkan secara gamblang kerusakan ekologis akibat tambang.

“Sungai Barito hari ini bukan sekadar saksi bisu, tapi korban dari sistem ekonomi ekstraktif yang menghancurkan daya dukung lingkungan Kalimantan,” tutup Walhi.