EKSPOSKALTIM, Samarinda- Meski belum disahkan namun dapat dipastikan tuntutan guru SMA/MA/SMK swasta se-Kaltim dalam aksi damai di halaman Kantor Gubernur, Kamis (16/3) siang, terpenuhi.

Kepastian tersebut diperoleh usai perwakilan guru berdialog dengan Pemprov Kaltim yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Rusmadi didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim Dayang Budiati di ruang rapat Kantor Gubernur Lantai II sore harinya.

"Kita semua sudah sepakat tidak membedakan antara Bosda sekolah negeri maupun swasta, khususnya yang ada di naungan pemerintah provinsi," kata Rusmadi.

Hasil kesepakatan rapat yang akan diajukan ke Gubernur Kaltim adalah bahwa pembagian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) antara sekolah negeri dengan swasta sama.

Rinciannya, SMK mendapat kucuran sebesar Rp 1,1 juta per siswa per tahun, sementara SMA/MA menerima Rp 900 ribu per siswa per tahun.

Sedangkan insentif tenaga pengajar non-PNS di sekolah swasta maupun di sekolah negeri sebesar Rp 300 per bulan. Keputusan perolehan dana BOS juga berlaku untuk Sekolah Luar Biasa.

Hasil kesepakatan akan disampaikan kepada Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dan selanjutnya diajukan ke DPRD Kaltim untuk disahkan.

“Ini akan diusulkan di APBD perubahan. Mudah-mudahan DPRD dalam waktu dekat bisa menyetujui dan mendahulukan dalam anggaran perubahan atau pergeseran anggaran,” harapnya.

Sementara itu, Ketua PGRI Kaltim Musyahrin meminta kepada seluruh sekolah konsentrasi dan mempersiapkan siswa dalam menghadapi ujian nasional bulan depan.

Musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) SMA/MA/ SMK juga menyepakati bahwa aksi damai adalah demo yang terakhir dan tidak akan melibatkan siswa dalam demonstrasi.