Usai didesak lebih serius menangani karhutla, Gubernur Rudy Mas’ud menyampaikan rencana rumah oksigen dan dukungan peralatan pemadaman.
EKSPOSKALTIM, Samarinda – Desakan agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur (Kaltim) ditangani lebih serius akhirnya mendapat respons langsung Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud. Perwakilan Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim pun akhirnya bertemu dengan Rudy di dalam ruangan Kantor Gubernur, Senin (19/10).
Pertemuan itu berlangsung setelah TRC PPA Kaltim menggelar aksi untuk mendesak pemerintah lebih serius menangani karhutla, terutama dampak asap terhadap kesehatan masyarakat dan anak-anak. Mereka juga meminta pemerintah mempertimbangkan penetapan status bencana nasional, mengingat kebakaran tidak hanya terjadi di Samarinda, tetapi juga di sejumlah daerah lain di Kaltim.
Dalam pertemuan tersebut, Rudy menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya balita YS yang diduga berkaitan dengan paparan kabut asap karhutla. Ia mengatakan persoalan itu menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kaltim, meski penyebab kematian korban perlu dipastikan melalui pemeriksaan medis.
“Tentu kepada keluarga ini menjadi perhatian serius kami, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, berkaitan dengan meninggalnya almarhum,” kata Rudy.
Rudy juga mengapresiasi kedatangan TRC PPA Kaltim yang menyampaikan koreksi dan tuntutan kepada pemerintah. Ia menyebut penanganan karhutla telah dibahas dalam rapat bersama Wakil Gubernur Seno Aji, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta para asisten pada Senin pagi.
Menurut Rudy, meski Kaltim belum masuk dalam enam provinsi prioritas penanganan karhutla pemerintah pusat, kondisi di daerah tetap menjadi perhatian serius. Ia menyebut Wakil Menteri Dalam Negeri sebelumnya datang untuk memastikan situasi dan penanganan karhutla di Kaltim.
“Bagaimana kita melaksanakan pencegahan, lebih baik kita mencegah daripada memadamkan,” ujarnya.
Salah satu hal yang disampaikan Rudy dalam merespons tuntutan TRC PPA Kaltim adalah rencana pembentukan rumah oksigen. Fasilitas ini ditujukan terutama bagi anak-anak, balita, perempuan, dan warga lanjut usia yang rentan terdampak paparan asap.
“Kami juga sudah menyampaikan dengan seluruh OPD-OPD terkait, terutama juga Dinas Kesehatan, adalah berkaitan dengan pembangunan ataupun pembentukan rumah oksigen,” kata Rudy.
Selain rumah oksigen, Rudy mengaku telah meminta Dinas Kesehatan menyiapkan masker dan obat-obatan bagi masyarakat terdampak. Rumah sakit yang berada di sekitar wilayah karhutla juga diminta mendapat perhatian, terutama dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan.
Rudy menyebut Kutai Barat, Paser, dan Kutai Kartanegara sebagai wilayah yang menjadi perhatian pemerintah karena kondisi kebakaran dan sebaran titik api. Ia mengatakan perkembangan karhutla dibahas secara berkala dalam rapat pemerintah provinsi.
Terkait dukungan anggaran, Rudy menyebut Penajam Paser Utara menerima bantuan dana karhutla dari pemerintah provinsi sekitar Rp400 juta. Ia juga menyampaikan pemerintah provinsi telah memperoleh bantuan sekitar Rp20 miliar yang diprioritaskan untuk penanganan di Kutai Kartanegara dan Berau.
Rudy mengatakan kebutuhan peralatan pemadaman juga telah dibicarakan bersama BPBD dan instansi terkait. Namun, ia belum merinci jenis peralatan yang akan dipenuhi maupun jadwal realisasinya.
Karhutla Belum Ditetapkan sebagai Bencana Nasional
Di tengah tuntutan TRC PPA Kaltim agar karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional, Rudy menyatakan penanganan masih mengikuti arahan pemerintah pusat. Ia menyebut hasil asistensi Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa karhutla di Kaltim belum masuk dalam status bencana nasional.
“Dipastikan bahwa ini bisa tertangani dan belum masuk di dalam bencana nasional,” kata Rudy.
Ia juga menyinggung bahwa penetapan status bencana nasional memiliki konsekuensi terhadap berbagai aspek, termasuk kegiatan perekonomian.
Tuntutan penetapan status tersebut sebelumnya disuarakan Ketua TRC PPA Kaltim, Rina Zainun. Menurut Rina, karhutla tidak hanya terjadi di Samarinda. Ia menyebut kebakaran masih berlangsung di Kutai Barat dan Kutai Kartanegara, sehingga penanganan dinilai perlu menjangkau seluruh wilayah terdampak.
Namun, bagi Rina, persoalan yang mendesak bukan hanya status bencana, melainkan dukungan konkret kepada petugas pemadam kebakaran dan relawan yang bekerja dalam kondisi berisiko.
Rina menceritakan pengalamannya bersama relawan yang berada di lokasi kebakaran hingga sekitar pukul 02.00 Wita. Ia menggambarkan api yang sempat padam di satu titik kembali menyala di lokasi lain, sementara ketersediaan air dan peralatan pemadaman terbatas.
“Apalagi yang terbakar ini kan gambut,” kata Rina.
Ia menyebut relawan kelelahan karena harus berpindah dari satu titik kebakaran ke titik lainnya. Peralatan yang tersedia, menurut dia, hanya mampu menyemprot bagian luar api, sementara titik air berada cukup jauh dari lokasi.
Rina mengatakan mobil tangki air baru datang ketika api sudah membesar. Saat air habis dan petugas belum selesai memadamkan satu titik, kebakaran kembali muncul di lokasi lain.
Ia juga menceritakan kendaraan relawan sempat hampir terbalik karena kondisi jalan berpasir. Api disebut hampir menjalar ke kandang sapi dan bangunan sarang walet milik warga, yang menurut keterangannya berjarak sekitar 100 meter dari lokasi kebakaran.
Selain keterbatasan peralatan, Rina menyoroti kebutuhan logistik relawan. Ia mengatakan relawan sempat hanya mendapat minuman dan roti pada awal kegiatan, sementara makanan baru tersedia menjelang malam.
Selain itu juga, Rina mengatakan aksi tersebut bukan langkah pertama yang ditempuh organisasinya. Ia mengaku beberapa kali mengirimkan surat permohonan audiensi kepada pemerintah, tetapi tidak mendapat respons.
“Ya, sebenarnya kami juga tidak mau demo. Surat audiensi sekarang itu beberapa kali masuk tapi tidak pernah direspons,” kata Rina.
Sementara itu, Rudy mengundang TRC PPA Kaltim untuk berdialog dengan pemerintah dan menyampaikan aspirasi melalui pertemuan langsung. Ia mengatakan pemerintah terbuka menerima masukan dari masyarakat.
“Silakan berdialog dengan kami, kapan saja bisa,” pungkas Rudy.
Catatan media, korban karhutla di Samarinda bukan hanya balita YS yang kematiannya diduga berkaitan dengan paparan asap. Seorang warga berusia 60 tahun berinisial LJ juga meninggal pada 14 Oktober 2026 setelah mengalami luka bakar serius saat berupaya memadamkan kebakaran lahan di Kelurahan Sidodadi.
