EKSPOSKALTIM, Samarinda— Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kota Samarinda dalam merealisasikan program kerja menuai catatan dari Komisi IV DPRD. Pasalnya, meski lembaga tersebut secara formal memiliki anggaran operasional, sejumlah bidang teknis vital di dalamnya justru tercatat beroperasi dengan kondisi nihil anggaran (nol anggaran).
Kondisi ini terungkap usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi IV DPRD Samarinda bersama Dispursip pada Senin (20/7). Pertemuan tersebut membahas mengenai evaluasi progres kegiatan Semester I Tahun Anggaran 2026 sekaligus penyerapan usulan rencana kerja untuk tahun 2027.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Passie, secara lugas melontarkan kritik keras terhadap ketidaksesuaian antara komitmen politik Pemkot Samarinda dan keberpihakan anggarannya.
"Kalau kita harus menyesuaikan dengan visi-misi pemkot, ya harusnya ada anggaran, tapi kenyataannya kan tidak seperti itu," ujar Novan tegas.
.jpeg)
Secara akumulatif, postur APBD yang mengalir ke OPD memang tampak tersedia. Namun, DPRD menemukan bahwa porsi fiskal tersebut didominasi oleh pengeluaran rutin yang tidak menyentuh akar pelayanan publik yang substantif. Ketimpangan antarbidang di internal Dispursip pun terlihat makin mencolok.
"Misalnya di bidang kearsipan, literasi dan lain-lain itu tidak ada (anggaran kegiatan), walaupun secara keseluruhan di OPD-nya ada. Tapi kan harus sesuai, bagaimana bidang ini mau kerja maksimal kalau dorongan anggarannya itu tidak ada?" cecar Novan.
Terkait dengan evaluasi kinerja keuangan hingga medio 2026, Komisi IV mencatat realisasi penyerapan belanja Dispursip Samarinda baru menyentuh angka 40 persen. Realisasi ini dinilai masih berada dalam batas normatif mengingat pengeluaran terbesar masih terserap untuk belanja pegawai dan beban operasional rutin.
"Sisanya memang akan penuh di bulan Desember, pada saat close tutup gaji dan lain-lain," papar Novan.
Di tengah belum maksimalnya dukungan fiskal untuk program-program krusial, Dispursip Samarinda kini juga dibayangi oleh wacana pemangkasan dana atau rasionalisasi anggaran lanjutan. Komisi IV menegaskan akan mengawal ketat potensi efisiensi ini agar tidak sampai melumpuhkan hak publik atas layanan perpustakaan dan kearsipan.
"Ini harus benar-benar kita efektifkan, supaya dalam hal ini pelayanan-pelayanan sama masyarakat bisa maksimal," lanjutnya.
Atas temuan-temuan tersebut, Komisi IV DPRD Kota Samarinda memastikan akan membawa persoalan ini ke tingkat penyusunan anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Legislastor mendesak Pemkot Samarinda untuk tidak membiarkan visi-misi daerah sekadar menjadi dokumen normatif tanpa penopang anggaran yang memadai.
"Jadi jangan sampai visi-misinya ada, arahnya ada, tapi pendukungan anggarannya tidak ada," pungkas Novan.
