EKSPOSKALTIM, Samarinda— Laju urbanisasi yang kian tak terbendung pasca-penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) menempatkan Kota Samarinda pada simpul kerentanan ketenagakerjaan yang kompleks. Lonjakan pencari kerja pendatang beradu cepat dengan kapasitas serapan pasar kerja lokal, memantik respons tegas dari pemangku kebijakan tertinggi di Kota Tepian.

Demikian benang merah yang mengemuka saat Walikota Samarinda, Andi Harun, membuka secara resmi Mahakam Job Fair Tahun 2026 bertajuk "Mengalir Menuju Samarinda Maju" di Mal Samarinda Square, Jalan M. Yamin, Kamis (23/7/2026). Di hadapan para pelaku industri dan para pencari kerja, Andi Harun menyoroti problem struktural manajemen perkotaan yang kian pelik.

"Kebutuhan akan kesempatan kerja itu pasti tiap tahun meningkat. Apalagi kita ini kota, tidak hanya melayani warga asli penduduk Kota Samarinda, tapi juga ada faktor urban," ujar Andi Harun.

Menurutnya, kedatangan para pendatang (urban) tidak selalu diiringi dengan kesiapan keterampilan yang memadai. Sebagian besar justru mengalir ke Samarinda dengan motif utama mencari penghidupan tanpa bekal keahlian yang kompetitif.

"Dan itu sebabnya urban management, manajemen kota itu sedikit lebih kompleks daripada kabupaten," paparnya.

Sebagai kota penyangga utama sekaligus pusat provinsi, Samarinda kini menjadi tempat penggemblengan bagi arus migrasi tenaga kerja regional hingga nasional. Tren peningkatan pencari kerja ini, kata Andi Harun, tereskalasi secara signifikan sejak mega proyek IKN mulai bergulir.

"Tidak hanya di internal Kaltim, tapi juga dari luar Kaltim datang, yang mencoba peruntungan, terutama trennya kita lihat sejak IKN. Tidak hanya datang ke Balikpapan dan IKN, tapi juga Samarinda itu trennya meningkat," tambahnya.

Sebagai instrumen mitigasi jangka pendek, Pemkot Samarinda mengintensifkan konsolidasi dengan sektor swasta. Kebijakan proteksionis yang terukur diberlakukan agar korporasi dan dunia industri di wilayah yurisdiksinya tidak mengesampingkan warga setempat.

"Dunia usaha, dunia industri yang ada di Samarinda, agar mereka mendahulukan pekerjanya itu dari warga Samarinda. Kita buat job fair, karena kita kan punya data angkatan kerja kita di kota Samarinda," tegasnya.

Pada penyelenggaraan job fair kali ini, tercatat lebih dari 700 formasi kebutuhan kerja dibuka oleh mitra industri, dengan serbuan pendaftar mencapai seribu orang pada sesi pembukaan. Angka tersebut merefleksikan disparitas kuantitatif yang masih menganga antara suplai tenaga kerja dan ketersediaan lowongan.

"Artinya lumayanlah 700, mungkin tidak akan lolos semua. Tapi nanti kita akan pilih-pilih lagi," jelasnya.

Kendati bursa kerja menjadi solusi instan, kepemimpinan Andi Harun menegaskan bahwa orientasi pembangunan ketenagakerjaan tidak boleh berhenti pada seremonial penempatan kerja semata. Penguatan kapasitas vokasional menjadi pilar strategis yang akan digenjot melalui Balai Latihan Kerja (BLK) maupun Balai Pendidikan Vokasi dan Produktivitas (BPVP).

Ia mengaku telah menginstruksikan Kepala Dinas Ketenagakerjaan untuk memetakan dan menggenjot kompetensi warga agar memiliki daya tawar yang mandiri.

"Kalau mereka memiliki keterampilan khusus, itu tidak seratus persen lagi bergantung pada job fair seperti ini. Tapi dia justru bisa membuka usaha baru, bisa menjadi wilayah usaha," urainya.

Komitmen tersebut dipastikan tidak akan kendur kendati ruang fiskal daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027 diproyeksikan berada dalam fase efisiensi anggaran. Pemkot Samarinda, lanjut Andi Harun, menempatkan isu penanggulangan pengangguran sebagai prioritas moral dan sosial yang mendesak, yang dalam waktu dekat akan dibahas bersama Ketua DPRD Kota Samarinda.

"Nanti di APBD 2027 walaupun kita dalam keadaan efisiensi, untuk urusan yang begini tetap memiliki komitmen yang tinggi. Tinggal saya akan minta dukungan dari DPRD,” ujarnya.

Menutup pandangannya, Walikota berlatar belakang politisi dan akademisi ini menyematkan dimensi teologis di balik kerja-kerja bikrasi pengentasan pengangguran. Bagi Andi Harun, intervensi kebijakan ketenagakerjaan bukan sekadar instrumen administratif pencapaian indikator kinerja utama (IKU) pemerintah, melainkan sebuah panggilan kemanusiaan bernilai sakral.

"Saya selalu bilang kalau yang begini-begini kita bantu, itu bukan cuma sekedar kita mencapai target program. Tapi ini ibadah," pungkasnya.