Di tengah sorotan atas gagalnya rapat paripurna hak angket DPRD Kaltim, Sekretaris Fraksi Golkar Sarkowi V Zahry mengungkap alasan ketidakhadirannya.
EKSPOSKALTIM, SAMARINDA – Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, secara terbuka mengakui memilih tidak mengikuti rapat paripurna hak angket meski sudah dijadwalkan hari ini, Rabu (10/6/2026).
Sarkowi menegaskan keputusan tersebut sebagai bentuk sikap politik yang sejak awal tidak sejalan dengan penggunaan hak angket.
Pernyataan tersebut sekaligus menjawab mengenai rendahnya tingkat kehadiran anggota DPRD dalam rapat paripurna yang akhirnya ditunda karena hanya dihadiri 32 anggota dari syarat minimal 41 anggota.
Menurut Sarkowi, sejak awal dirinya konsisten menolak penggunaan hak angket dan lebih memilih hak interpelasi sebagai instrumen pengawasan terhadap pemerintah daerah.
"Saya tidak setuju angket. Jadi hak pengawasan DPR itu hak personal anggota. Hak personal anggota bukan haknya fraksi," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa penggunaan hak pengawasan merupakan kewenangan pribadi masing-masing anggota dewan sehingga sikap yang diambil tidak dapat diartikan sebagai keputusan kolektif fraksi.
"Jadi karena saya dari awal konsisten, saya lebih mendukung interpelasi daripada angket. Karena menurut saya, itu harus dimintai bertahap, tidak langsung angket," katanya.
Sarkowi mengakui bahwa keputusan tidak mengikuti rapat paripurna berkaitan langsung dengan sikap politik tersebut.
Menurut dia, kehadirannya dalam rapat justru akan menimbulkan kontradiksi terhadap pandangan yang selama ini disampaikan kepada publik.
Ia menilai kehadiran anggota dalam rapat paripurna tidak hanya sebatas memenuhi daftar hadir, tetapi juga menjadi bagian dari legitimasi penyelenggaraan forum tersebut.
Menurut Sarkowi, sikap tersebut didasarkan pada berbagai pertimbangan, mulai dari aspek politik hingga kajian terhadap regulasi yang mengatur hak pengawasan DPRD.
"Kalau saya ini berbicara soal aturan saja. Berbicara pertimbangan secara kebersamaan bahwa yang pas itu ada forum namanya interpelasi," tambahnya.
Ia menjelaskan bahwa melalui mekanisme interpelasi, DPRD terlebih dahulu dapat meminta penjelasan resmi dari gubernur sebelum memutuskan langkah lanjutan.
Menurut pengamatan pewarta EksposKaltim di lapangan, sejumlah anggota Fraksi Golkar sebenarnya berada di kantor DPRD saat rapat paripurna berlangsung, namun tidak masuk ke ruang sidang. Ia membantah adanya instruksi fraksi untuk memboikot rapat.
Ia menegaskan bahwa rapat fraksi yang digelar pada pagi hari tidak ditujukan untuk menghambat agenda paripurna.
"Kenapa kami di kantor? Karena pagi ada rapat jam 8. Paripurna kita hormati kawan-kawan yang mengusung angket. Silakan aja. Tapi mekanisme yang ada, ya kita kembalikan mekanisme DPRD," pungkasnya.
Sebelumnya, aksi demonstrasi besar-besaran menyasar kantor Gubernur dan DPRD Kaltim di Samarinda, pada peringatan Hari Kartini 21 April. Aksi tersebut melibatkan ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil.
Aliansi masyarakat kemudian menetapkan tenggat satu bulan kepada DPRD Kaltim untuk mengeksekusi pakta integritas.
Masyarakat melakukan protes, mulai dari dugaan praktik KKN, politik dinasti, keberadaan TAGUPP, polemik Bankaltimtara, hingga rencana renovasi Kantor Gubernur dan rumah jabatan gubernur yang disebut bernilai Rp25 miliar. Mereka juga meminta aparat penegak hukum melakukan investigasi terhadap sejumlah kebijakan Pemprov Kaltim yang dianggap bermasalah.
.png)
