EKSPOSKALTIM, Samarinda – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud bertekad memberantas tambang ilegal yang merugikan keuangan negara dan merenggut nyawa anak-anak.
Masalah pertambangan gelap, menurutnya sudah merupakan tanggung jawab bersama. Meskipun kewenangan perizinan ada di pemerintah pusat, Rudy ingin pemerintah daerah tetap proaktif.
"Setidaknya dengan melaporkan keberadaan tambang yang belum memiliki izin," ujar Gubernur Rudy baru tadi.
Rudy menyadari bahwa jumlah inspektur tambang yang terbatas—hanya sekitar 100 orang untuk seluruh Indonesia—menjadi tantangan dalam pengawasan aktivitas pertambangan.
Oleh karena itu, Pemprov Kaltim akan memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan serta menindak tambang ilegal yang masih beroperasi.
Solusi untuk Lubang Tambang Terbengkalai
Gubernur juga menyoroti 1.743 lubang bekas tambang yang belum direklamasi di Kaltim. Meminjam data Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), sudah 55 nyawa melayang di lubang tambang. Mayoritas adalah anak-anak.
Tegas Rudy, lubang-lubang tersebut harus segera dikembalikan ke negara atau daerah agar dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan masyarakat, seperti sarana rekreasi, lahan pertanian, atau keperluan lainnya yang lebih bermanfaat.
"Jika lubang tambang ini tidak segera ditangani, maka akan terus menjadi ancaman bagi masyarakat dan lingkungan," tegasnya.
Rudy mengerti air di sebagian besar lubang tambang yang terbengkalai memiliki tingkat keasaman tinggi akibat proses oksidasi mineral. Sehingga tidak dapat langsung dimanfaatkan, misalnya untuk budidaya perikanan.
Oleh karena itu, Pemprov Kaltim tengah mencari terobosan dan solusi inovatif untuk merehabilitasi lahan-lahan bekas tambang. "Terutama yang berada di dekat kawasan perkotaan," jelasnya.
Kajian Pemanfaatan Lubang Tambang
Rencana pemanfaatan lubang tambang untuk keperluan lain, seperti sarana rekreasi atau lahan pertanian, masih memerlukan kajian lebih lanjut. Rudy menekankan bahwa setiap langkah yang diambil harus mempertimbangkan aspek lingkungan dan teknologi rehabilitasi lahan. Agar manfaatnya dapat dirasakan tanpa menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem sekitar.
Pemprov Kaltim berkomitmen untuk terus mencari solusi terbaik dalam mengatasi dampak pertambangan serta memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam dilakukan dengan lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.
