Balikpapan, EKSPOSKALTIM — Akademisi Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menyatakan pembatalan kunjungan Gubernur Kaltim ke Muara Kate menegaskan bahwa komitmen terhadap warga terdampak hauling batubara bersifat retoris.
Menurut Herdiansyah, janji politik yang tidak ditepati dan pilihan meninjau fasilitas perusahaan pada saat yang sama memperlihatkan prioritas pemerintah yang condong ke kepentingan industri ketimbang perlindungan warga yang kehilangan ruang hidupnya.
"Kita enggak melihat komitmen serius gubernur untuk melihat kepentingan warga Muara Kate sebenarnya," jelas Castro, sapaan karibnya, Senin (22/9).
Castro menilai peninjauan jalan hauling milik perusahaan tidak boleh menggantikan dialog langsung dengan masyarakat. Ia mengingatkan kewajiban negara untuk menegakkan hukum bila ditemukan pelanggaran lingkungan dan penggunaan jalan negara secara ilegal.
"Ini memberi sinyal keberpihakan pemerintah lebih kepada kepentingan industri tambang dan oligarki lokal ketimbang perlindungan warga yang kehilangan ruang hidupnya," jelasnya.
Kekecewaan di lapangan nyata. Warga Muara Kate dan Batu Kajang, Kabupaten Paser, sudah mempersiapkan diri untuk kunjungan Gubernur Rudy Masud yang diinformasikan melalui protokoler Pemprov pada 12 September. Protokol meminta warga bersiap pada 17–19 September dan meminta agar aktivitas sehari-hari ditunda untuk menyambut kedatangan.
Namun saat rombongan sampai di Tabalong, gubernur berbalik ke Samarinda tanpa memberi konfirmasi kepada warga posko di rumah Yusuf, RT 06 Dusun Muara Kate, Desa Muara Langon, Kecamatan Muara Komam. Informasi pembatalan baru diterima warga ketika rombongan telah kembali.
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim mengecam langkah itu. “Terlebih dia sudah berjanji kan, berarti warga sudah di-PHP, mereka sudah bersiap dengan meninggalkan rutinitasnya hanya untuk mempersiapkan datangnya gubernur sesuai dengan janji yang diberikan kepada warga, tapi kenyataannya saat sudah sampai di Tabalong Gubernur malah bertolak ke Samarinda,” ujar Windy Pranata dari JATAM Kaltim kepada Eksposkaltim, kemarin.
Windy menilai gubernur seharusnya menyediakan waktu khusus untuk bertemu warga yang sejak lama menggantikan peran negara dalam mengawasi praktik hauling liar. Dia menegaskan kunjungan itu juga mencakup Batu Kajang, di mana kelompok perempuan aktif melindungi keluarga dan fasilitas umum dari bahaya armada batu bara.
Kondisi infrastruktur di Muara Kate dan Batu Kajang memperburuk situasi. Jalan banyak rusak dan berlubang. Beberapa lubang setinggi lutut anak. Ini jelas membahayakan perjalanan anak ke sekolah. Jembatan penghubung dilaporkan rentan bahkan ada jembatan yang rusak parah.
Windy menegaskan semua itu akibat dari masifnya angkutan batu bara yang sebelumnya sudah pernah melintas, meskipun saat ini hauling batubara sementara berhenti. "Inilah momen yang tepat bahwa gubernur itu ingin sungguh-sungguh mendukung perjuangan warga.”
Tokoh warga Muara Kate, Wartalinus, membenarkan protokoler Pemprov datang dan menyampaikan rencana kunjungan. “Minggu kemarin petugas protokol [Pemprov Kaltim] didampingi oleh pihak kecamatan Muara Komam datang ke Muara Kate dan menyampaikan langsung bahwa gubernur akan datang mengunjungi Muara Kate,” ujarnya.
Kekecewaan warga berakar pada daftar janji yang belum terealisasi. Sebelumnya, gubernur menandatangani pernyataan bersama ESDM untuk mengupayakan pencabutan izin PT Mantimin Coal Mining (MCM), perusahaan yang diduga menggunakan jalan negara untuk hauling. Warga menilai hingga kini belum ada tindak lanjut jelas. Media ini terus berupaya menghubungi pihak MCM untuk mendapatkan tanggapan. Kantor mereka di Cityloft Apartement, Jakarta, tidak aktif selama setahun terakhir.
Kerentanan warga bukan cerita baru. Konflik mencapai puncak saat Tragedi Muara Kate, 15 November 2024. Russell (60), seorang tokoh adat, tewas. Sementara rekannya Anson (55) mengalami luka tusuk di leher. Dalam setahun terakhir pula terjadi kecelakaan fatal terkait hauling liar. Termasuk insiden yang menewaskan seorang ustadz di Songka dan seorang pendeta di tanjakan Marangit.
Ironi politik terlihat saat gubernur memilih meninjau jalan hauling milik PT Jhonlin Group di Batu Engau, Paser. Koridor selebar 10 meter yang disiapkan sebagai solusi agar armada MCM tak lagi melintasi jalan negara. Seorang pejabat yang mendampingi menyatakan jalan hauling milik Haji Isam itu sudah beroperasi.
"Batu baranya dari PT MCM. Tadi gubernur bilang bagus sudah lewat sini, gak ada halangan lagi katanya."
Didampingi Bupati Paser dr. Fahmi Fadli, gubernur melintasi jalur menuju jetty Pelabuhan Desa Tebru Paser Damai dan meminta perusahaan serta pemerintah daerah memperhatikan penerangan, perbaikan jembatan, dan infrastruktur pendukung.
"Bagi warga Muara Kate dan Batu Kajang, kehadiran gubernur bukan sekadar seremoni. Mereka menuntut kepastian tindakan penegakan hukum atas dugaan pelanggaran lingkungan, pencabutan izin bila terbukti melanggar, dan perbaikan infrastruktur yang menolong nyawa—bukan janji yang tak ditepati," jelas Windy.
