EKSPOSKALTIM.COM - Keterbukaan informasi bagi publik mengantarkan Provinsi Kalimantan Timur meraih peringkat 8 nasional pada Anugrah Keterbukaan Informasi Publik 2023.

Capaian ini meningkat dari tahun lalu di perintkat 14 nasional dengan nilai tahun ini 93,94. Dengan capaian ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berhasil mempertahankan predikat Informatif selama empat tahun berturut-turut.

"Alhamdulillah, kami berhasil mempertahankan predikat Informatif selama empat tahun berturut-turut, meraih peringkat 8 nasional. Secara keseluruhan, kami masuk 10 besar, meningkat dari peringkat 14 tahun lalu, " kata Kepala Dinas Kominfo Kaltim, H.M. Faisal, pada penganugerahan yang diselenggarakan di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2023).

Faisal menerima plakat tersebut atas nama Gubernur Kaltim dari Ketua KIP Donny Yoesgiantoro, disaksikan oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Menteri Kominfo RI Budi Arie Setiadi.

Ketua KIP Donny Yoesgiantoro menyatakan, Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 merupakan hasil dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan KIP, sebagai bentuk upaya untuk memajukan keterbukaan informasi publik di seluruh pemerintahan badan publik.

Undang-undang nomor 14 tahun 2008 menugaskan kepada Komisi informasi pusat untuk menetapkan standar teknis layanan informasi publik di lingkungan badan publik di Indonesia.

Kembali ke Faisal, ia optimistis tahun depan akan lebih baik lagi dengan terus meningkatkan standar layanan dan melakukan inovasi. Dia menyoroti keberhasilan sekretariat PPID yang ramah disabilitas dan kemudahan akses informasi melalui digitalisasi data.

"Kita punya sekretariat PPID yang ramah disabilitas, sehingga penyandang difabel bisa mendapatkan informasi kemudian kita masuk ke digital saat ini satu data Kaltim sudah ada sehingga mempermudah masyarakat memperoleh informasi," papar Faisal.

Adapun Keterbukaan Informasi Publik diarahkan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, responsif dan akuntabel, serta mendorong partisipasi publik dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat.

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 mencakup berbagai kategori, termasuk pemerintah provinsi.

Ini sebagai langkah untuk mendorong transparansi di berbagai lapisan pemerintahan. Tahun ini jumlah badan publik yang mendapat kualifikasi informatif berjumlah 139 atau 37,7% dari 369 badan publik. (tp/pt/diskominfo/pos)