EKSPOSKALTIM.COM, Samarinda - Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK menekankan kepada pemerintah pusat adanya pemerataan pembangunan seiring dengan pembangunan IKN di Sepaku.

Pasalnya, pembangunan infrastruktur transportasi IKN dan daerah penyangga dikhawatirkan menimbulkan rasa iri bagi daerah-daerah lain di Bumi Mulawarman.

Saat ini, Kementerian Perhubungan RI dan Pemprov Kaltim, melakukan pembahasan transportasi cerdas yang akan dibangun di IKN baru, dan beberapa daerah penyangga.

Mulai dari peningkatan bandara dan pelabuhan, jalur kereta api penumpang pun diwacanakan akan dibangun seiring berpindahnya IKN ke Kaltim.

"Jangan sampai hanya fokus pada pembangunan infrastruktur di IKN semata," kata Makmur, Selasa (26/5/2021).

"Seharusnya infrastruktur seluruh wilayah di Kaltim ini mendapat perhatian khusus lah dari pemerintah pusat, seiring dengan pemindahan IKN," sambungnya.

DPRD Kaltim menekankan perbaikan jalan rusak yang ada di beberapa daerah Bumi Mulawarman.

Kondisi jalan yang baik diharap bisa berimbas pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

"Jalannya harapan kami diperbaiki, Kubar kami sering koordinasikan ke balai dan provinsi. Jangan sampai jalan di lokasi IKN mulus, namun saat kita ke Kutai Barat jalannya memperihatinkan," jelasnya.

Makmur menegaskan jalan-jalan yang menjadi kewenangan pusat agar segera direalisasikan perbaikan melalui Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN).

"Yang mana kewenangan pusat kami serahkan ke BBPJN," tegasnya.

Termasuk jalan-jalan rusak yang kemenangannya dimiliki provinsi, agar juga melakukan perbaikan.

Tahun 2020 lalu, jalan provinsi mencapai sepanjang 895 kilometer. Dari angka itu, jalan dengan kondisi baik hanya 69,7 persen.

Jalan dengan kondisi baik mencapai kurang lebih 408 kilometer, kondisi sedang 216 kilometer, kondisi rusak dan ringan mencapai 101 kilometer, dan kondisi rusak berat mencapai 196 kilometer. (adv)