Jangan sampai kebakaran yang berulang setiap tahun justru berubah menjadi rutinitas yang melahirkan proyek dan anggaran baru.
EKSPOSKALTIM, Samarinda — Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur (Kaltim) diminta tak berhenti pada pemadaman ketika api sudah membesar. DPD RI menilai pola penanganan harus digeser ke pencegahan agar karhutla tidak terus berulang setiap tahun.
Anggota DPD RI, Yulianus Henock Sumual, menyampaikan sorotan itu dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla Kaltim bersama Kementerian Lingkungan Hidup di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (14/9/2026).
Yulianus meminta pemerintah daerah dan pemerintah pusat membangun koordinasi yang lebih serius dalam menghadapi karhutla, terutama karena persoalan tersebut terus berulang di wilayah Kalimantan.
“Saya berharap penanganan kebakaran yang ada di Pulau Kalimantan umumnya, khususnya Kalimantan Timur itu ditangani secara serius, koordinasi yang baik antara kepala daerah dari Kementerian sudah membantu,” ujarnya.
Menurutnya, rakor tersebut seharusnya tidak berhenti sebagai forum evaluasi, tetapi memastikan penanganan di lapangan benar-benar berjalan. Sebab, pemerintah sebenarnya telah memiliki perangkat, satgas dan dukungan kementerian untuk menghadapi ancaman karhutla.
“Supaya penanganan kebakarannya benar-benar jangan-jangan setengah-setengah ya lebih baik dicegah sebelum terjadi,” tegasnya.
Namun bagi Yulianus, ukuran keberhasilan penanganan bukan semata seberapa cepat pemerintah memadamkan api, melainkan sejauh mana kebakaran bisa dicegah sebelum meluas.
“Jangan bertahun-tahun selalu berulang ulang-ulang, ya ini harapan kami bahwa kebakaran kebakaran yang terjadi seluruh wilayah Indonesia harus dicegah,” katanya.
Bahkan, ia mengingatkan agar pola penanganan yang terus berulang tidak berubah menjadi rutinitas tahunan yang hanya melahirkan kegiatan dan anggaran baru setiap musim kemarau.
“Jangan-jangan menjadi proyek. Setiap tahun harus ada-ada terus,” ucapnya.
Komeng: Pusat Sudah Bagi Tugas, Tinggal Diawasi
Anggota DPD RI asal Jawa Barat, Alfiansyah Bustami alias Komeng, menilai pemerintah pusat sebenarnya telah membagi skema penanganan karhutla. Mulai dari pengelolaan kanal hingga dukungan teknologi dan pembangunan sumur bor telah menjadi bagian dari langkah yang disiapkan pemerintah.
Sosok yang dikenal sebagai komedian tanah air itu mengatakan rapat-rapat di tingkat pusat sebelumnya telah menentukan pembagian peran masing-masing pihak.
Karena itu, kedatangan DPD RI bersama Wakil Menteri Lingkungan Hidup ke Kaltim lebih diarahkan untuk memastikan kebijakan tersebut benar-benar dijalankan.
“Untuk menghentikan karhutlah ini sudah ada ketentuan bagian bagiannya ada pori bagian kanal terus ada yang bantek (bantuan teknologi) sumur bor,” kata Komeng.
Menurutnya, persoalan yang perlu dilihat sekarang bukan lagi sebatas apa yang akan dilakukan pemerintah, melainkan apakah pembagian tugas tersebut sudah berjalan di lapangan.
“Nah kita ke sini dengan pak wamen hanya melihat apakah itu sudah dijalankan apa belum,” ujarnya.
Komeng kemudian menyederhanakan fungsi pengawasan tersebut dengan gaya khasnya.
“Kita kan cuman ngawasin, ‘awas ya, awas ya, awas ya, awas ya, awas ya’,” ujarnya sembari bergaya komedi.
